Muspika Noyan Fasilitasi Penyelesaian Masalah Air Keruh Dusun Entubu

Noyanpost - Permasalahan Keruhnya Sungai Dusun Entubu Desa Noyan Kecamatan Noyan beberapa waktu lalu membuat masyarakat marah. Hal ini membuat Pihak Muspika Kecamatan Noyan mengambil sikap dalam penyelesaian dengan  menghadirkan Pihak Perusahaan Dan puluhan perwakilan masyarakat Dusun Entubu.

"Pada hari ini Selasa 07 November 2017 kami Jajaran Muspika Kecamatan Noyan mengundang pihak Perusahaan Galian C dan perwakilan masyarakat Dusun Entubu",Ungkap Camat Noyan Miko Martoyo Pada Suara Sanggau.co.id dikantor Camat Noyan.

Dikatakan Miko, Pihak Perusahaan PT. MBC sebagai pihak yang diduga melakukan pengerusan bersedia membantu Masyarakat dalam hal penyediaan air bersih bahkan pihak perusahaan bersedia membantu sejumlah Rp 35 Juta Rupiah beserta Material yang akan digunakan masyarakat Dusun Entubu Membuat embung penampungan air, jelasnya.

Dilain Pihak Site Manager PT. MBC Didik Mulyadi saat ditanya menjelaskan bahwa pihaknya meminta maaf kepada masyarakat Dusun Entubu yang beberapa waktu lalu air sungainya keruh serta menghentikan sementara kegiatan penambangan sampai tersedianya air bersih untuk masyarakat Dusun Entubu.

"Saya mewakili managemen PT. MBC dengan ini menyampaikan bahwa kami menghentikan sementara eksplorasi di kawasan Lubuk Sabuk dan bersedia membantu masyarakat Dusun Entubu menyediakan air Bersih, " Ungkap Didik Mulyadi pada SuaraSanggau.co.id.

Dikatakan Didik,  penghentian sementara eksplorasi tersebut tidak mengganggu pasokan material untuk proyek jalan Nasional. Hal ini dikarenakan pihaknya masih memiliki kuari cadangan lain, katanya.

Ditanyai Terpisah, Perwakilan masyarakat yang juga Ketua Pipanisasi Dusun Entubu Rikas,  pihaknya sangat berterima kasih kepasa pihak PT. MBC yang telah mau membantu masyarakat Dusun Entubu dalam hal penyediaan air bersih.

"Saya mewakili masyarakat Entubu mengucapkan terima kasih pada pihal MBC dalam hal ini pak Didik yang telah mau membantu kami untuk mengupayakan air bersih, " Ungkapnya.

Hadir Dalam mediasi tersebut Camat Noyan, Danramil Noyan, Kapolsek Noyan, Kades, Kadus Entubu, Serta puluhan perwakilan masyarakat Dusun Entubu.

sumber  : www.suarasanggau.co.id

Baca selanjutnya

Desa Noyan Kelola ADD Dan DD Secara Transparan

Noyanpost - Beberapa Oknum Kepala Desa Di Kabupaten Sanggau yang tersangkut kasus penyelewengan Anggara Dana Desa dapat menjadi contoh untuk para Kepala Desa yang ada di Sanggau secara keseluruhan. Hal ini terlihat dari berbagai Desa yang berinovasi lebih modern dalam hal pengelolaan Dana Desa, tak terkecuali Desa Noyan.

“Kita Desa Noyan untuk ADD dan DD sangat terbuka untuk umum baik itu masyarakat Noyan maupun luar Noyan boleh melihat pengelolaan dana kita,Ungkap Antonius Sumanto.

Dijelaskan Manto sapaan akrabnya, untuk Desa Noyan Tahun 2017 difokuskan untuk pelaksaan  fisik diberbagai Dusun dan RT yang tersebar di Desa Noyan. Hal ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat seperti jalan,air dan sarana prasarana penunjang lainnya.

Dikatakan lebih jauh, targetnya sebagai Kepala Desa tidak akan ada lagi jalan lingkungan di Desa Noyan yang tanah melainkan beton kualitas prima yang akan dibangun di era kepemimpinannya.

Sebagai masyarakat Noyan mari kita benar-benar mengawasi penggunakaan atau pengelolaan ADD dan DD Desa Noyan agar tepat sasaran dan tidak ada lagi oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab menyelewengkan anggaran dana desa ini, ujar salah seorang warga Noyan.

Keikutsertaan masyarakat dalam mengontrol pengelolaan Dana Desa agar tindak korupsi tidak terjadi.

Sumber : www.suarasanggau.co.id

Baca selanjutnya

Jalan Terusan-Noyan Rusak Parah, harus ada perhatian khusus dari Pemerintah

Noyanpost - Pembangunan yang gencar dilakukan Pemda Sanggau untuk mempercantik wajah ibu kota Kabupaten teryata berbanding terbalik dengan yang terjadi diruas jalan mulai dari Terusan Sejuah Kembayan hingga Simpang Doroi Sungai Dangin Noyan kondisinya mengalami kerusakan bervariasi mulai dari sedang hingga sangat parah.

Bila dilihat sekilas tahun ini Pemda Sanggau telah menggelontorkan dana sebanyak Rp 1,09 Milyar untuk pembangunan jalan Sejuah-Terusan serta Rp 1,1 Milyar Untuk Jalan Simpang Noyan-Noyan.

Masyarakat sekitar juga mengeluhkan jalan ini sudah lama tidak diperbaiki. Berbagai imbas dirasakan masyarakat akibat dari kerusakan jalan tersebut mulai dari tingginya harga sembako, hingga sulitnya menjual hasil kebun ke kota.

Warga juga menyatakan keheranan terkait kerusakan jalan yang sepuluh tahun belakangan terjadi berlarut-larut belum diperbaiki.
Masyarakat berharap Pemda Sanggau untuk memperhatikan khusus untuk jalan dari Terusa - Noyan agar roda perekonomian masyarakat sekitar tidak terganggu.

"Memang bila kita lihat dan lewati, banyak titik yang rawan, berlumpur serta dalam mulai dari ujung Dusun Terusan Hingga ke Simpang Doroi Kondisinya rusak parah", Ucap Akmal Anggota DPRD Kabupaten Sanggau Dapil Noyan.

Dikatakan Akmal, melihat serta merasakan kerusakan tersebut dirinya tahun ini 2018 berupaya menyuarakan dan memperjuangkan supaya Jalan Noyan masuk prioritas pembangunan Dearah Kabupaten Sanggau pada 2018 ini, kata Akmal.

Masih menurut Akmal, Dirinya sebagai senator hanya bisa menyampaikan usulan melalui Pokok-pokok Pikirannya yang dituangkan di APBD dan bila terkaper maka akan diperbaiki jalan tersebut untuk kemajuan masyarakat Noyan,tutupnya

Sumber : www.suarasanggau.co.id

Baca selanjutnya

Dewan Desak Pihak Pengeruh Bertanggung Jawab Pulihkan Kondisi Sungai Entubu

Noyan  - Rusaknya sungai Entubu Di Dusun Entubu Desa Noyan Kecamatan Noyan teryata sudah santer terdengar oleh berbagai pihak di Sanggau.  Hal ini terlihat dari meradangnya Anggota DPRD Sanggau Dapil 4 Akmal yang mendesak pihak pengeruh segera pulihkan sungai Entubu.

"Kita sangat prihatin dengan kondisi sungai disana karena itu satu-satunya sungai yang masih aktif difungsikan masyarakat",ucap Akmal saat dihubungi suarasanggau.co.id.

Dikatakan Akmal,  rusaknya sungai tersebut terkesan dibiarkan oleh berbagai pihak disana. Hal ini dikarenakan dirinya mendapat laporan sudah lama dan baru diurus saat ribut di media massa, katanya.

Dijelaskan Akmal, dirinya sebagai wakil masyarakat mendesak pihak pengeruh segera memulihkan kerusakan sungai Entubu dan menyediakan air bersih untuk masyarakat, harapnya.

Dihubungi Terpisah Camat Noyan menjelaskan perihal keruhnya air tersebut dan pihak yang diduga bertanggung jawab sudah menghadap dirinya dan bersedia bertemu dan bermediasi dengan masyarakat Dusun Entubu.

"Nanti Media Datang ya, mengawal hal ini agar mempublikasi penyelesaiannya,  nanti saya hubungi",ucap Camat Noyan saat dihubungi SuaraSanggau.co.id.

Sumber : www.suarasanggau.co.id

Baca selanjutnya

Sungai Keruh, Masyarakat Entubu Marah Tuntut Penambang Sediakan Tong Air

NOYAN - Keluhan Masyarakat Dusun Entubu Desa Noyan Kecamatan Noyan tentang kekeruhan air sungai Entubu yang disampaikan pada suarasanggau.co.id ternyata belum mendapat sokongan dari pihak terkait, Baik itu Desa maupun Kecamatan bahkan penambang.

"Saya sudah melapor ke Kades dan mungkin Kades Sudah melapor ke Camat,Ucap Margiana Selo saat di hubungi suarasanggau.co.id.

Dijelaskan Selo,  Dirinya beserta masyarakat dan pengurus kampung sudah pernah menggelar rapat dengan Perusahaan Tambang yang memang bekerja disekitaran DAS Dusun Entubu,  namun rapat tersebut belum membuahkan hasil karena keinginan masyarakat berbeda dengan yang diajukan PT, Katanya.

Dilanjutkan Kadus Perempuan tersebut,  permintaan masyarakat Dusun Entubu tersebut berupa pengadaan tangki air untuk setiap rumah yang digunakan untuk menampung air hujan untuk keperluan memasak, ucapnya.

Dihubungi terpisah Humas PT. Master Bakti Century Martinus Gatoi mengungkapkan bila pihak perusahaan hanya bersedia memberikan bantuan berupa pemeliharaan jaringan pipanisasi milik Dusun Entubu senilai Rp 27 Juta.

"Kami tidak mampu memenuhi tuntutan masyarakat Entubu yang meminta pengadaan tong air untuk setiap rumah, yang kami mampu hanya memberi bantuan berupa pemeliharaan jaringan pipanisasi sejumlah Rp 27 Juta",Ungkap Martinus Gatoi selaku Humas PT. MBC saat dihubungi suarasanggau.co.id.

Dikatakan Martinus,  Tuntutan masyarakat Entubu tersebut terlalu tinggi bagi perusahaan yang mengerjakan lokasi yang kecil.

Dijelaskan Martinus, Bila masyarakat Dusun Entubu enggan menerima konpensasi yang ditawarkan perusahaan maka perusahaan akan menghentikan operasi diwilayah sekitaran aliran sungai Entubu tersebut, Jelasnya.

Hingga berita ini diturunkan Kades Maupun Camat Noyan belum memberikan penjelasan kepada awak media yang berusaha menghubungi kedua pejabat tersebut.

Sumber : www.suarasanggau.co.id

Baca selanjutnya

Masyarakat Adat Dayak masih menggantungkan Hidup dengan Ladang Berpindah

Dalam melangsungkan dan mempertahankan kehidupannya, orang Dayak tidak dapat dipisahkan dengan hutan. Hutan merupakan kawasan yang menyatu dengan mereka sebagai ekosistem. Selain itu hutan telah menjadi kawasan habitat mereka secara turun temurun dan dari hutan tersebut mereka memperoleh sumber-sumber kehidupan pokok. Persentuhan yang mendalam antara orang Dayak dengan hutan pada gilirannya melahirkan apa yang disebut sistem perladangan, yakni bentuk model kearifan tradisional dalam pengelolaan hutan. Bahkan  sistem perladangan itu telah menjadi salah satu ciri pokok kebudayaan Dayak yang turun temurun hingga saat ini.

Masyarakat Dayak yang ada di Kalimantan sebagaimana masyarakat adat lainnya, pada khakikatnya memiliki persepsi holistik terhadap hutan. Bagi mereka hutan tidak hanya semata-mata bermakna ekonomis, melainkan juga sosio budaya-relegius. Juga bukan hanya semata-mata berisi ragam tetumbuhan dan hewan, melainkan juga mereka sendiri merupakan bagian dari hutan yang tak terpisahkan, dan hutan yang ada dalam wilayah kedaulatan mereka mempunyai hak kepemilikan yang jelas dan terpastikan secara hukum adat setempat 

Dalam melangsungkan dan mempertahankan kehidupannya orang Dayak tidak dapat dipisahkan dengan hutan. Atau dengan kata lain hutan yang berada di sekeliling mereka merupakan bagian dari kehidupannya dan dalam memenuhi kebutuhan hidup sangat tergantung dari hasil hutan yaitu dengan cara berladang. Hutan merupakan kawasan yang menyatu dengan mereka sebagai ekosistem. Selain itu hutan telah menjadi kawasan habitat mereka secara turun temurun dan dari hutan tersebut mereka memperoleh sumber-sumber kehidupan pokok.

Maklumat Kapolda Kalimantan Barat

Setelah dikeluarkannya maklumat Kapolda Kalbar, masyarakat adat yang menggantungkan hidupnya dengan ladang berpindah menjadi resah dan bingung. Berladang berarti ada hutan yang di garap dan harus di bakar untuk kesuburan tanah agar padi, jagung dan sayur mayur  yang ditanam tumbuh dengan baik, dan itu sudah dilakukan oleh masyarakat adat sejak nenek moyang orang dayak ada.

Dalam satu sisi akibat dari kebakaran hutan yaitu dapat menimbulkan polusi udara yang dapat mengganggu kesehatan, dan masyarakat adat tahu akan hal itu, tetapi mereka harus melakukan berladang untuk bertahan hidup dan memenuhi kebutuhan pangan mereka.

Bagaimana dengan nasib Masyarakat Adat Dayak yang menggantungkan kebutuhan ekonominya dengan ladang berpindah ? Apakah mereka (Masyarakat Adat) harus ditangkap polisi dipenjara 10 tahun dan didenda 15 milyar  karena berladang ? sesuatu yang sudah mereka lakukan  ratusan tahun yang lalu dan sudah turun temurun dari nenek moyang  hingga sekarang menjadi sebuah tindakan kriminal ? 

Disinilah peran Pemerintah untuk memperhatikan kebijakan yang dikeluarkan oleh aparatur negara sehingga tidak mengganggu kelangsungan hidup masyarakat kecil. Pemerintah harus mencari solusi yang tepat agar Masyarakat adat tidak kelaparan dan kekurangan bahan pangan. Jangan acuhkan nilai-nilai tradisi Masyarakat adat Dayak yang masih terjaga hingga kini.

Pemerintah harus bijak mengeluarkan sebuah maklumat, lihat sisi positif dan negatifnya di Masyarakat, masyarakat adat  sudah bosan dengan hidup susah. 

Baca selanjutnya

Wabup Sanggau : Umat Mesti Perangi Narkoba

Wakil Bupati Sanggau Drs Yohanes Ontot M Si mengatakan saat ini umat beragama dihadapkan dengan peperangan terhadap narkoba.

"Perperangan terbesar umat sekarang ini melawan narkoba. Orang pecandu narkoba itu dia mati sebelum mati. Maka tidak ada gunanya iman lagi," ujar Ontot ketika menghadiri peresmian Paroki Noyan, Keuskupan Sanggau di Kecamatan Noyan.

Ontot mengingatka agar orang tua dari selalu mengawasi anak masing-masing mengingat narkoba sudah ke desa-desa hingga dusun.

"Ini yang menjadi perhatian kita bersama, para orang tua harus mengawasi anak-anaknya. Selain itu, harapan saya semua umat di Kecamatan Noyan ini tetap kompak, bersatu dan harmonis," ungkapnya.

Ia juga mengajak umat Katolik di Kecamatan Noyan untuk bersatu, agar mampu menyaingi paroki-paroki lain.

Uskup Sanggau Mgr G Mancucini, Cp menjelaskan artinya paroki kepada umat di Kecamatan Noyan yaitu suatu komunitas atau persekutuan umat beriman dalam batas-batas geografis tentu dalam lingkup keuskupan yang dikepalai oleh seorang pastor.

Saat peresmian, dilaksanakan pembacaan surat keputusan (SK) oleh Pastor Stefanus Wismawan, Pr dan penandatangan prasasti peresmian gereja Paroki Keuskupan Sanggau.

Selanjutnya Wakil Bupati Sanggau Yohanes Ontot dan Uskup Sanggau menghadiri perayaan misa bersama umat.

Tokoh masyarakat setempat Andreas Nohong mengungkapkan, harapan bagi umat Katolik dengan ditetapkan Noyan menjadi Paroki Noyan, akan membawa hal yang positif bagi semua umat di kecamatan itu.

Camat Noyan Mangaranap Siahaan berharap dengan diresmikannya paroki dan gereja sebagai lembaga yang akan mendidik bagi umat Katolik.

                                                                                                   (http://www.antarakalbar.com/)

Baca selanjutnya

Peresmian Paroki Noyan Keuskupan Sanggau

Peresmian Paroki Noyan Keuskupan Sanggau kecamatan Noyan Kabupaten Sanggau,disambut ramah dengan tarian adat dayak anak-anak SD kecamatan Noyan sambil mengiringi Uskup Mgr.Giulio Mancucini. Cp dan Wakil Bupati Bapak Drs.Yohanes Ontot,Msi beserta istri dan rombonganya menuju tempat acara pengalungan bunga,ritual adat,dan pancung bambu muda oleh Wakil Bupati Bapak Drs.Yohanes Ontot,Msi,

Minggu (8/3) dalam acara tersebut Uskup Mgr.Giulio Mancucini,Cp dan Wakil Bupati sanggau beserta istri dan rombongan menuju tempat acara penandatanganan prasasti yang sebelumnya mendengarkan pembacaan SK dari pastor Stefanus wismawan,Pr dan acara pemukulan gong sebanyak 7 kali oleh Uskup Mgr.Giulio Mancucini.Cp sekaligus menandatangan secara resmi prasasti peresmian Gereja paroki keuskupan Sanggau,yang selanjutnya Uskup Mgr.Giulio Mancucini,Cp beserta Wakil Bupati sanggau mengahadiri perayaan misa bersama umat.sesudah perayaan misa,mendegarkan kata sambutan dari ketua panitia bapak Frans dedi,SE mengucapakan terimakasih atas dukungan seluruh umat,semua instansi,dan pihak-pihak terkait,yang telah ikut memberikan bantuan dana untuk acara peresmian gereja ini, dengan kegiatan ini boleh dikatakan mendadak berkat dukungan dari umat Katholik,Protestan,dan Islam sehingga secara resmi Noyan menjadi Paroki Noyan ujarnya. Selanjutnya sambutan dari tokoh masyarakat oleh Bapak Andreas Nohong mengatakan harapan bagi umat Katholik dengan ditetapkan Noyan menjadi Paroki Noyan akan membawa hal yang positif bagi semua umat di kecamatan Noyan.

Bapak Bertianus, Ps.St,h selaku tokoh agama kristen menyampaikan harapannya khususnya untuk seluruh umat tentang antusias paroki di kecamatan Noyan ini secara universal dan umum jangan kita berkata antusias kita hanya pada hari ini saja berpikirlah untuk kedepan ada pembangunan gereja,tempat-tempat pastor,aula-aula paroki,serta fasilitas-fasilitas umum,mengambil bagianlah pada paroki ini saya lebih cendrung menyampaikan kepada semua umat supaya paroki benar-benar terbangun,paroki ini adalah yang terakhir dari 15 kecamatan yang ada di Noyan,sebab saya dengar akan dibangun juga tempat ibadah dan fasilitas-fasilitas baik dari umat Islam juga ada dari umat kristen. Mangaranap Siahaan,SH selaku camat Noayan menyampaikan harapan dengan diresmikannya Gereja ini sebagai lembaga yang akan mendidik bagi umat katholik yang pada saat ini kita melihat iman semakin tipis di bangsa indonesia tercinta ini,kepada Uskup untuk dapat memikirkan harapan kita ini ujarnya.

Wakil Bupati sanggau Bapak Drs.Yohanes Ontot,Msi mengatakan harapan kepada semua umat di kecamatan Noyan untuk tetap kompak ,bersatu,harmonis,karena dalam rangka membangun apapun kita harus mewujudkan hal tersebut oleh karena itu bersatulah,agar mampu menyaingi paroki-paroki lain,karena arah paroki ada di umatnya kesempatan ini untuk meningkatkan keimanannya,jadilah umat katholik yang fanatik taat pada agamanya,serta tidak memandang antar umat agama lain.

Paroki yang baru untuk membangun kesiapan gereja menghadadapi dampak-dampak sosial yang terjadi di masyarakat khususnya perang melawan narkoba, tunggu saja karena kami sedang memikirkannya, hal ini tidak terlepas dari Sanggau berbudaya dan beriman (7 brand images) ujarnya.Uskup Paroki Kabupaten Sanggau Mgr.Giulio Mancucini,Cp menjelaskan artinya paroki kepada umat di kecamatan Noyan yaitu suatu komunitas atau persekutuan umat beriman dalam batas-batas geografis tentu dalam lingkup keuskupan yang dikepalai oleh seorang pastor.Bahwa yang pertama adalah persatuan supaya bersungguh supaya paroki Noyan benar benar menjadi paroki ,tidak lepas beliau mengucapkan terimakasih kepada semua umat yang telah mendukung bisa terselengaranya peresmian gereja ini.

Baca selanjutnya

Paulus Hadi : Tahun ini, Jalan Kecamatan Noyan Diperlebar

Jalan Noyan

Noyanpost, Bupati Sanggau Paolus Hadi mengatakan, anggaran untuk perbaikan jalan menuju kecamatan Noyan setiap tahun dianggarkan oleh Pemda Sanggau.

“Setiap tahun juga ada anggaran untuk perbaikan jalan menuju Noyan, bahkan tahun ini akan diperbaiki mulai dari ujung kampung Sejuah,  Kata Paolus Hadi, mengingat jalan menuju Kecamatan Noyan yang masih tergolong sempit, dengan lebar jalan tiga meter, bahkan untuk tahun ini akan diperlebar lagi.

“Kedepan akan kita perlebar lagi jalan menuju Noyan, harus diperlebar lagi. Itu mimpi kita ke depan" itulah janji Bupati Sanggau tersebut.

Semoga Pak Paulus Hadi menempati janjinya tersebut, Kita tunggu  saja.

Baca selanjutnya

Pemerintah diharapkan Perhatikan Kompetensi Perangkat Desa

Muncul kekhawatiran jika kemampuan finansial desa tanpa didukung dengan peningkatan kompetensi pengelolanya akan berdampak pada banyaknya pejabat desa yang masuk penjara karena dianggap melakukan tindak korupsi," 

Pemerintah diharapkan lebih memperhatikan kompetensi perangkat desa terkait dengan alokasi anggaran untuk desa sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Desa.

Muncul kekhawatiran jika kemampuan finansial desa tanpa didukung dengan peningkatan kompetensi pengelolanya akan berdampak pada banyaknya pejabat desa yang masuk penjara karena dianggap melakukan tindak korupsi.

Minimnya kompetensi perangkat desa terutama yang terletak di daerah-daerah terpencil berpotensi menimbulkan kesalahan dalam pengelolaan anggaran tersebut.

kasus-kasus korupsi yang melibatkan pejabat di tingkat pusat maupun daerah tidak selalu disebabkan faktor kesengajaan untuk melakukan korupsi. Terkadang ada pejabat yang sebenarnya orang baik, tetapi tiba-tiba terlibat dalam suatu kasus korupsi karena kesalahan dalam mengambil kebijakan yang tanpa dibarengi pengetahuan yang komprehensif tentang aturan-aturan.

Baca selanjutnya

Menteri Desa : Setiap desa harus ada BUMDes

"Dengan adanya BUMDes, dapat meningkatkan perekonomian dan pendapatan asli desa itu,"

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar mengatakan setiap desa hendaknya memiliki badan usaha milik desa (BUMDes) sesuai dengan potensi daerah masing-masing. "Dengan adanya BUMDes, dapat meningkatkan perekonomian dan pendapatan asli desa itu," ujar Marwan saat mengunjungi Desa Pagedangan, Tangerang, Banten, Jumat.

Dia menargetkan bisa mendorong agar desa-desa mempunyai BUMDes.

"Karena dengan BUMDes bisa menggerakkan sektor produksi baru, sekaligus menggerakkan perekonomian desa setempat," tambah dia.

Marwan berharap desa-desa di Tanah Air bisa mengembangkan potensinya, seperti yang telah dikembangkan di Desa Padegangan, yakni wisata kuliner dan tempat pembuangan sampah terpadu (TPST).

"Kita juga ingin belajar bagaimana desa mengembangkan BUMDes-nya. Ini salah satu desa yang sudah memiliki BUMDes," ujarnya.

Saat ini pihaknya tengah melakukan pendekatan pengembangan desa yang bersifat ekonomi.  Hal itu merupakan bagian untuk menyejahterakan masyarakat desa.

Dalam Undang-Undang Desa disebutkan pengucuran dana desa akan dilaksanakaan secara bertahap.
"Oleh karena itu, April sudah bisa menerima dana desa," kata Marwan.

Untuk tahun ini, setiap desa menerima kucuran dana Rp240 juta-Rp270 juta.

"Kami menyadari anggaran tersebut masih kurang untuk pengembangan desa. Akan tetapi, jumlah tersebut dapat digunakan untuk menggerakkan BUMDes," kata dia. 

Baca selanjutnya

Setelah Ada UU tentang Desa, Kementerian Mana yang Paling Berhak Mengurus?

Kehadiran Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dinilai menjadi spirit baru dalam memperjuangkan pembangunan desa lebih baik dan bermartabat.

kehadiran UU Desa yang ditindaklanjuti dengan keberadaan nomenklatur baru dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo, yaitu Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Ini terobosan penting, desa akan punya masa depan. Ini membangun spirit baru. Banyak desa yang mulai belajar, sehingga setiap desa menyiapkan diri dengan sungguh-sungguh.

Namun, belum terbitnya keputusan Presiden Joko Widodo terkait lembaga kementerian yang berwenang menangani pemberdayaan desa membuat Kementerian Desa kesulitan mengeluarkan Peraturan Menteri dan peraturan turunannya terkait pemberdayaan desa.

Masyarakat gelisah dengan situasi ini. Sebaiknya segera Presiden memutuskan siapa (Kementerian) yang mengurus, supaya mengakhiri kegelisahan masyarakat desa.

Kedua kementerian mengakhiri sikap yang terkesan tarik menarik terkait kewenangan pemberdayaan desa. Pasalnya, hal itu hanya akan membuat pembanguan desa terbengkalai.

Sejak UU Desa dibentuk, diatur bahwa pemberdayaan dan pembangunan desa pengaturannya di Kementerian Desa. Sementara, Kemendagri berwenang dalam pemerintahan.

Pelaku pembangunannya Kementerian Desa. Sedangkan soal administrasi pemerintahan daerah, termasuk desa di bawah Kemendagri.

Baca selanjutnya

Penanganan Pembangunan Perbatasan Diserahkan Kepada Empat Kementerian

Penanganan pembangunan kawasan perbatasan bakal diserahkan kepada empat kementerian agar dapat lebih fokus, baik dalam perancangan maupun penganggaran yang bakal diberikan terkait daerah perbatasan.

"Empat kementerian itu adalah Kementerian Pertahanan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta Kementerian Perhubungan," kata Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno seusai rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta.

Menurut Tedjo Edhy, dengan adanya empat kementerian tersebut maka penanganan permasalahan perbatasan akan lebih fokus. Sementara Badan Nasional Pengelola Perbatasan akan berperan dalam membuat masterplan perbatasan.

Menkopolhukam juga mengemukakan bakal mengoptimalkan peran TNI yang telah berpengalaman dalam menangani masalah perbatasan.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyatakan, kelemahan yang kerap ada dalam penanganan kawasan perbatasan selama ini karena permasalahan tersebut diurus oleh banyak kementerian sehingga tidak fokus.

"Kelemahan selama ini karena penanganan perbatasan diserahkan kepada 27 kementerian dan lembaga," kata Presiden Joko Widodo. Presiden mengingatkan bahwa untuk penanganan permasalahan perbatasan saja membutuhkan alokasi anggaran hingga sebesar Rp16 triliun per tahun yang tersebar ke berbagai kementerian tersebut.

Jokowi menilai bahwa anggaran sebesar itu sebenarnya merupakan jumlah yang sangat besar untuk menangani masalah perbatasan sehingga seharusnya bila dikelola lebih sedikit kementerian maka hasilnya akan lebih terarah dan bagus. "Seharusnya fokus saja. Dua atau tiga kementerian saja yang mengurus itu (masalah penanganan perbatasan)," katanya.


Untuk itu, ujar dia, pihaknya juga bakal berkoordinasi dan akan segera menentukan instansi yang lebih pantas untuk menangani keseluruhan permasalahan perbatasan secara lebih integral dan komprehensif.

Ia juga menegaskan, permasalahan perbatasan yang akan diatasi tidak hanya sebatas pembangunan infrastruktur namun juga peningkatan taraf kesejahteraan warga di perbatasan. Ketika ditanyakan mengenai peningkatan anggaran untuk penanganan perbatasan, Jokowi menyatakan bahwa sebaiknya tidak membicarakan tentang peningkatan anggaran.

Namun, lanjutnya, seharusnya lebih difokuskan kepada kebijakan publik yang baik dan benar dalam rangka penggunaan anggaran yang tepat guna. (Antara Kalbar)

Baca selanjutnya

Presiden: Penanganan Perbatasan Oleh Banyak Kementerian Tidak Fokus

 Presiden Joko Widodo menyatakan, kelemahan yang kerap ada dalam penanganan kawasan perbatasan dinilai karena permasalahan tersebut diurus oleh banyak kementerian sehingga tidak fokus.

"Kelemahan selama ini karena penanganan perbatasan diserahkan kepada 27 kementerian," kata Presiden Joko Widodo (Jokowi)

Presiden mengingatkan bahwa untuk penanganan permasalahan perbatasan saja membutuhkan alokasi anggaran hingga sebesar Rp16 triliun per tahun yang tersebar ke berbagai kementerian tersebut.

Jokowi menilai bahwa anggaran sebesar itu sebenarnya merupakan jumlah yang sangat besar untuk menangani masalah perbatasan sehingga seharusnya bila dikelola lebih sedikit kementerian maka hasilnya akan lebih terarah dan bagus.

"Seharusnya fokus saja. 2-3 kementerian saja yang mengurus itu (masalah penanganan perbatasan)," katanya.

Untuk itu, ujar dia, pihaknya juga bakal berkoordinasi dan akan segera menentukan siapa instansi yang lebih pantas untuk menangani keseluruhan permasalahan perbatasan secara lebih integral dan komprehensif.

Ia juga menegaskan, permasalahan perbatasan yang akan diatasi tidak hanya sebatas pembangunan infrastruktur namun juga kepada peningkatan taraf kesejahteraan warga di perbatasan.

"Infrastruktur akan menunjang kesejahteraan," kata Presiden yang juga pernah menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta dan Wali Kota Solo itu.

Ketika ditanyakan mengenai peningkatan anggaran untuk penanganan perbatasan, Jokowi menyatakan bahwa sebaiknya tidak membicarakan tentang peningkatan anggaran.

Namun, lanjutnya, seharusnya lebih difokuskan kepada kebijakan publik yang baik dan benar dalam rangka penggunaan anggaran yang tepat guna.

"Sebuah provinsi atau kabupaten bahkan negara maju tidak tergantung kepada sumber daya alam tetapi yang penting kebijakan publik yang baik dan tepat. Poinnya di situ," paparnya.

Saat meninjau ke daerah perbatasan, Jokowi sempat memanjat pos pancang perbatasan dan menyapa dua tentara yang sedang berjaga di atas pos. Selain itu, ia juga sempat menyambangi sekolah di kawasan perbatasan serta meninjau lokasi pengembangan pelabuhan lintas batas.

Dalam kunjungan tersebut, Presiden ditemani oleh sejumlah jajaran pejabat Kabinet Kerja antara lain Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Indroyono Soesilo, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, dan Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto.  (Antara Kalbar)

Baca selanjutnya

Berjuang di Perbatasan demi NKRI meski Jadi "Anak Tiri"

Derita masyarakat di kawasan perbatasan Kecamatan Noyan dan Sekayam tidak pernah usai. Sejak Indonesia merdeka hingga hari ini, masyarakat yang berbatasan langsung dengan Serawak, Malaysia, itu masih tetap berjuang. 

Puluhan tahun mereka hidup dengan kondisi daerah yang gelap gulita. Meski sebagian warga sudah memiliki genset untuk alat penerangan, alat tersebut tetap tidak bisa dihidupkan semalaman lantaran harga bensin mencapai Rp 30.000 per liter.

"Tidak ada PLN masuk sampai sini karena kami jauh banyak bukit dan masuk ke hutan. Beberapa warga ada yang menggunakan genset, tapi tidak semua warga mampu membeli genset. Kalaupun ada genset, hanya hidup enam jam tiap malam karena bensinnya tekor," Ujar seorang warga perbatasan.

Menurut dia, masalah PLN tidak masuk ke daerah tersebut masih wajar. Namun, masalah komunikasi dan tidak adanya akses jalan yang bagus untuk menuju ke pedalaman daerah perbatasan tersebut. "Kalau PLN masih tidak apa-apa, tapi masalah komunikasi. Kami dijanji-janji pemerintah akan dibuatkan tower jaringan telekomunikasi. Tapi, sampai sekarang tidak ada kabarnya," ungkap warga perbatasan tersebut.

Kekesalan itulah yang membuat warga perbatasan berpikir untuk pindah ke Malaysia. Selain tidak diperhatikan, beberapa desa juga "dianaktirikan". "Ya mungkin seperti anak tiri, kami sudah sabar dan sudah terbiasa seperti ini," ujarnya

Pada zaman dahulu, nenek moyang suku Dayak  memperjuangkan dan menjaga tanah NKRI. Kali ini pun, masyarakat di perbatasan tetap setia menjaga kehormatan negara. 

"Nenek moyang kami yang mempertahankan tanah ini karena kata mereka kehormatan bangsa adalah dengan berperang menjaga tanah ini. Maka, sah-sah saja kalau sekarang masyarakat marah karena dianaktirikan," sebutnya.

Baca selanjutnya

Warga Uwah Bunuo Merindukan Signal dan Listrik

Uwah Bunuo adalah sebutan daerah pedalaman di Kecamatan Noyan, yang memiliki jumlah penduduk yang cukup banyak. Dimana mereka mempunyai harapan besar untuk berkembang maju dan merasakan dunia teknologi. Meskipun mata pencaharian rata-rata masyarakat hanya bertani, berkebun karet, dan buruh kelapa sawit, mereka ingin sekali daerah mereka seperti daerah di luar Kalimantan yang sudah maju dan lancar berkomunikasi menggunakan HP dan bisa berinternet.

Di sisi lain daerah - daerah ini sangat memprihatinkan. Karena belum adanya penerangan PLN yang masuk di sebagian besar daerah di Kecamatan Noyan. Tower sinyal untuk kelancaran komunikasi dan jalan yang rusak. Hal ini membuat masyarakat merasa belum terwujudnya taraf kesejahteraan hidup seiring dengan kemajuan teknologi dan kemajuan zaman.

Masyarakat punya harapan dengan berdirinya tower di beberapa dusun di pedalaman agar masyarakat tidak merasa kesulitan untuk berkomunikasi dan masuknya PLN untuk menunjang teknologi tersebut seperti mencharger alat komunikasinya. Untuk mencari atau mendapatkan sinyal telekomunikasi saja, masyarakat harus pergi ke hutan ke tempat-tempat yang tinggi. Misalnya naik ke bukit dan terkadang harus memanjat pohon untuk mendapatkan sinyal yang bagus serta suara yang bersih ketika menelepon maupun mengirim pesan Short Message Service (SMS) atau mengkases internet.

Baca selanjutnya

Hasil Pemilu Bupati Sanggau Kecamatan Noyan

                                                                          (Sumber: PPK Noyan)

Baca selanjutnya

Masyarakat Perbatasan Ingin Merdeka

Gedung DPRD Kal-Bar

Perjuangan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Sekayam Raya, Kalimantan Barat terus bergulir di level pusat. Perwakilan dari calon DOB Sekayam Raya menyampaikan aspirasi mereka kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah, di gedung parlemen, di Jakarta, Selasa (29/1).

Mereka meminta parlemen mendukung dan memerjuangkan aspirasi pembentukan DOB Kabupaten Sekayam Raya ini yang meliputi lima kecamatan, Sekayam, Entikong, Beduai, Kembayan, dan Noyan.

Sekayam Raya sejak belasan tahun silam sudah diusulkan menjadi kabupaten namun tak pernah terealisir. Secara administratif, persyaratan sudah lengkap bahkan sudah memiliki calon ibukota, yakni Balai Karangan.

Sekitar pukul 13.00 rombongan yang terdiri dari unsur masyarakat, tokoh adat, temenggung, perwakilan kepala desa, badan pemusyawaratan desa, panitia pembentukan Sekayam Raya, perwakilan pemerintah dan DPRD Provinsi Kalimantan Barat menyampaikan aspirasinya ke Komite I DPD.

Dalam kesempatan itu, Ketua Presidium Pemekaran Kabupaten Sekayam Raya Christoporus dalam kesempatan itu memberikan sebuah buku yang berisi tentang masyarakat perbatasan “Buku ini berjudul Perbatasan Ingin Merdeka,” kata Christoporus.

Pertemuan itu dipimpin Ketua Komite I DPR Arif Mansyur dihadiri para anggota Komite I DPD serta senator dari daerah pemilihan Kalbar, Hj Hairiah, Ishak Saleh, Maria Goretti.

Dijelaskan Christoporus, “Perbatasan Ingin Merdeka” bukan berarti ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tapi, tegasnya, perbatasan ingin merdeka dari ketertinggalan, keterisoliran, kemiskinan, dan kesulitan-kesulitan yang dihadapi masyarakat akibat minimnya perhatian dari pemerintah.

“Kita sangat setia kepada NKRI. Tapi, kesetiaan kita sangat terabaikan. Sudah 18 tahun kita minta menjadi kabupaten baru, tapi tidak pernah diberikan,” katanya. “Kami bukan ingin pisah dari NKRI. Kami ingin ingin merdeka dalam bingkai NKRI karena kami setia kepada NKRI. Tapi minta kabupaten saja dari 1994 belum terealisir,” tambahnya.

Dia mengatakan, di dalam buku tersebut dijelaskan mengenai masalah-masalah yang ada di perbatasan. Di antaranya ancaman yang dapat saja menimpa bangsa Indonesia kalau tidak memerhatikan perbatasan. “Kami ingin kesetiaan kami kepada NKRI dijawab dengan pembangunan perbatasan,” jelasnya.

Ia mengatakan, perjuangan untuk pembentukan Sekayam Raya itu sudah begitu lama, dan semua persyaratan sudah terpenuhi. “Persyaratan yang sesuai dengan PP nomor 78 tahun 2007 juga sudah kami penuhi,” katanya.

Dia menegaskan, keinginan pembentukan DOB Kabupaten Sekayam Raya itu bukan untuk ikut-ikutan daerah lain, atau kepentingan politik dan pragmatis. Bahkan, lanjut dia, bukan juga hanya untuk Sekayam saja, tapi bagi bangsa negara serta keutuhan NKRI di perbatasan. ”Semua demi kepentingan wajah bangsa di perbatasan,” paparnya.

Dalam kesempatan itu perwakilan dari berbagai elemen masyarakat itu juga menyampaikan keluh kesah dan permasalahan yang selama ini dihadapi masyarakat perbatasan di sana. Mulai dari sulitnya akses jalan, banyak yang memiliki KTP tapi juga IC Malaysia, keamanan, pertahanan hingga masalah social lainnya.

Anggota DPD Dapil Kalbar Hj. Hairiah menegaskan, Kaukus Kalimantan yang merupakan perkumpulan anggota DPD asal Kalimantan siap memberikan dukungan secara politis untuk pemekaran Sekayam Raya.

Dia menegaskan, DPD akan mendukung setiap DOB apalagi Sekayam Raya itu sudah sesuai syarat yang diatur. ”Kita akan memeroses perjuangan masyarakat ini. Kami akan memelajari semua, Insyaallah kita juga akan melakukan kunjungan ke lapangan,” tambah Hairiah usai pertemuan.

Karenanya, ia menegaskan, nanti setelah memelajari dan meninjau langsung ke lapangan yang diagendakan pada Maret 2013, maka akan dibawa ke paripurna DPD. “Kita akan putuskan di paripurna untuk mengeluarkan rekomendasi,” katanya. (boy/jpnn)

Baca selanjutnya

Kecamatan Noyan Dalam Angka 2012

Program pembangunan yang terarah tentunya diawali dengan adanya perencanaan yang tersusun dengan baik sesuai dengan skala prioritas dan dalam membuat suatu perencanaan itu sendiri perlu dan harus didukung oleh adanya data yang akurat.

Penerbitan Kecamatan Dalam Angka adalah suatu upaya untuk menyajikan data yang dapat dipergunakan sebagai acuan dalam menentukan suatu program atau kegiatan yang dilaksanakan oleh setiap instansi atau dinas pemerintah.

Kecamatan Noyan Dalam Angka tahun 2012 adalah suatu penyajian data yang terhimpun dari berbagai sumber antara lain instansi pemerintah, swasta dan langsung dari masyarakat dalam wilayah kerja Kecamatan Noyan.

Profil Kecamatan Noyan   KLIK !  http://setda.sanggau.go.id/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=32&Itemid=81  

Kecamatan Noyan Dalam Angka 2012  KLIK http://sanggaukab.bps.go.id/images/Publikasi/2012/KCDA/noyan_2012/index.html           

                                             (Sumber: http://sanggaukab.bps.go.id/ dan http://www.sanggau.go.id/  )       

Baca selanjutnya

TNI Manunggal Masuk Desa (TMMD) Ke Desa Semongan

KEGIATAN TNI Manunggal Masuk Desa (TMMD) Reguler ke-88 yang dilaksanakan di desa Semongan resmi dibuka oleh Kasat TNI AD Jenderal Pramono Edhie Wibowo.

Kegiatan ini memang lebih diperioritaskan ke kawasan perbatasan, yang pembangunannya masih tertinggal. Banyak aspek keamanan, sosial, dan politik yang menjadi alasan mengapa kegiatan TMMD kembali dipusatkan di perbatasan. Harapannya, tentu saja agar dapat menyentuh langsung kepentingan umum dan menjadi kebanggaan masyarakat.

Beberapa pekerjaan fisik yang akan dilakukan dalam kegiatan ini adalah pembukaan dan peningkatan badan jalan sepanjang 14 kilometer antara Semongan – Mabit. dan  Pembukaan jalan Desa antara Semongan ke Dusun Ngira dengan volume 6x8,2 meter, peningkatan jalan lingkungan berupa Rabat Beton di Dusun Ngira volume  2x600 m.Serta  Rehab bangunan rumah Ibadah Gereja 1 unit, Pipanisasi air bersih sepanjang 3 Km di Dusun Mayan dan juga terdapat kegiatan Ketahanan Pangan kerja sama dengan Dinas pertanian yaitu penyiapan lahan seluas 5 Ha untuk penanaman Jagung dan Beras Merah.

Disamping sasaran fisik juga ada kegiatan non fisik berupa pameran hasil kerajinan masyarakat setempat, Bhakti Sosial, pengobatan massal kepada masyarakat, pemutaran film perjuangan, penyuluhan KB, Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara.

Menurut beberapa penduduk yang sempat, menyampaikan rasa gembira karena desa mereka dijadikan tempat pelaksanaan ABRI Masuk Desa (sebutan mereka untuk TMMD). Besar harapan mereka agar Desa Semongan di Kecamatan Noyan ini dapat maju seperti desa-desa yang lain, Desa Semongan merupakan desa yang terpencil dan terisolir, Listrik belum masuk dan akses masuk ke desa hanya bisa dilalui sepeda motor karena jika curah hujan tinggi, Desa Semongan sering tergenang banjir disebagian besar ruas jalannya.

Kegiatan TMMD akan melibatkan sekitar 150 personel Militer, selain itu juga dari Tim Ekspedisi Khatulistiwa sekitar 30 personel ikut membantu, begitu juga Yonif 305/Kostrad ikut turun untuk membantu kegiatan ini.

Kegiatan ini akan dilaksanakan selama 21 hari, dan terhitung mulai dari tanggal 13 Mei kemarin sudah dimulai pra TMMD. Dipilihnya Kabupaten Sanggau sebagai tempat dibukanya TMMD secara Nasional karena merupakan daerah perbatasan dan masih banyak daerah yang terisolir. Fokus dari pimpinan jajaran TNI AD ingin menjadikan daerah perbatasan menjadi besar dimasa depan.

                                                                                                                                (Sumber:RRI)

Baca selanjutnya