Tidak Diperhatikan Pemerintah, Banyak WNI Pindah Warga Negara Malaysia

Apa saja yang diurus birokrat dan politisi, warga perbatasan sudah lama minta diperhatikan, tapi tak direspons. Pilihan terakhir pindah warga negara.

Pontianak. Lokasi terisolir dan tak mendapat perhatian pemerintah membuat 61 orang penduduk Dusun Gun Jamak, Desa Suruh Tembawang Kecamatan Entikong Sanggau, pindah menjadi warga negara Malaysia. Jumlah ini diperkirakan terus bertambah.

“Khusus warga Dusun Gun Jemak saja terdata sudah 61 warganya yang sudah menjadi warga negara Malaysia,” kata Imran Manuk, Kepala Desa Suruh Tembawang kepada Equator di Kantor DPRD Kalbar, Rabu (26/1).

Dusun Gun Jemak berbatasan langsung dengan Kampung Gun Sapit, Distrik Pedawan Residen Samarahan, Kuching Malaysia Timur. Jarak kedua daerah ini bisa ditempuh dalam waktu setengah jam dengan berjalan kaki melewati jalur tikus.

Kepindahan warga perbatasan ini sudah berlangsung sejak 1990. Banyak faktor yang mengakibatkan warga menanggalkan nasionalismenya itu, antara lain minimnya perhatian pemerintah terhadap pembangunan daerah perbatasan Kalbar-Malaysia.

“Di Kampung Gun Sapit, hanya perlu waktu setengah jam jalan kaki sudah mendapatkan jalan Raya. Sedangkan di daerah Gun Jemak, jangankan untuk mencari jalan raya, pergi ke Dusun Suruh Tembawang yang menjadi pusat Desa Suruh Tembawang saja butuh waktu lama,” kata dia.

Sebanyak 61 orang itu, kata Imran, mereka yang melapor kepada kepala desa. Namun sebagian lagi tidak. Hingga kemarin pihak Desa masih terus mendata warga di desa yang memiliki 9 dusun ini. “Tinggal tiga dusun lagi warganya yang belum kita data, yang jelas kita terisolir,” papar Imran.

Desa Suruh Tembawang memiliki jumlah penduduk mencapai 2.795 jiwa terdiri dari 582 Kepala Keluarga (KK) yang tersebar di Dusun Gun Jemak, Suruh Tembawang, Kebok Raya, Pool, Senutul, Sekayan, Badat Lama, Badat Baru, dan Dusun Tembawang.

Imran dan tim pemekaran Sekayam Raya memang menginisiasi untuk membentuk kabupaten sendiri untuk mengatasi masalah kepindahan warga itu. Kemarin, Imran berkunjung ke Wakil Gubernur Kalbar Drs Christiandy Sanjaya. Selain itu mendatangi Kantor DPRD Provinsi Kalbar.

Desa Suruh Tembawang merupakan satu dari lima desa yang ada di Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau. Di Desa ini ada enam unit SD, satu unit SMP, pos imigrasi, dan pos Pengamanan Perbatasan (Pamtas).

Jarak desa dengan ibu kota kecamatan sekitar 48 KM. Jalan dari Desa Suruh Tembawang ke Entikong masih berbentuk jalan tanah dan sangat sulit dilewati. “Jalan itu sebenarnya sudah dibangun sejak tahun 1996. Tapi sampai sekarang masih belum selesai,” beber Imran.

Masyarakat Suruh Tembawang saat ini lebih mengandalkan transportasi air jika ada urusan ke Entikong. Masyarakat sering menggunakan speedboat berkekuatan 6-18 PK menyusuri Sungai Sekayang dalam lama waktu tempuh 12 jam. Tentu saja harus merogoh kocek lumayan mencapai Rp 1,5 juta.

Imran mengatakan, dalam transaksi belanja untuk keperluan sehari-hari, masyarakat desanya menggunakan dua jenis mata uang, rupiah dan mata ringgit Malaysia. Khusus masyarakat di Dusun Gun Jemak, justru lebih mengandalkan mata uang ringgit. “Warga dalam melakukan aktivitas perekonomian lebih cenderung ke Malaysia,” ujar dia.

Diungkapkan Imran, tak hanya masyarakat Dusun Gun Jemak saja yang pindah kewarganegaraan, warga di dusun lain juga ada yang melakukan hal serupa. “Tapi untuk dusun lain, saya tidak memiliki data pasti. Kalau khusus warga Dusun Gun Jemak, mereka tersebar ke beberapa daerah di Malaysia. Mereka sudah memiliki IC (Identifying Card/KTP) dan Kartu Beranak (Akte) Malaysia,” lanjutnya.

Selain kesenjangan infrastruktur, kepindahan sejumlah warga negara Gun Jemak menjadi warga Malaysia juga dilatarbelakangi hubungan emosional serta perkawinan antara warga. “Banyak masyarakat Dusun Gun Jemak yang pindah karena ada keluarga di Malaysia, khususnya Kampung Gun Sapit karena masyarakat di dua daerah ini berasal dari suku yang sama, yakni Sungkung Bidayuh,” tukas Imran.

Bukan saja Desa Suruh Tembawang, masyarakat di Desa Pala Pasang juga ada yang pindah menjadi warga negara Malaysia. “Di desa saya ada tiga orang yang pindah ke Malaysia,” ujar Jetius Sani, Kepala Desa Pala Pasang dihubungi Equator dari Pontianak, tadi malam.

Jetius tidak menyebutkan identitas warganya yang pindah itu. Namun alasan kepindahan mereka hanya persoalan perkawinan. “Mereka pindah sekitar empat atau lima tahun lalu. Mereka kawin dengan warga Malaysia,” ucap Jetius.

Anggota Komisi A DPRD Kalbar, N CH Saiyan SH MH cukup menyesali kepindahan tersebut. “Saya harapkan ke depan tidak ada lagi warga kita yang pindah ke sana,” kata Saiyan.

Sebagai wakil rakyat, Saiyan berharap pemerintah bisa mengambil langkah nyata mengatasi fenomena ini. “Kalau memang kesenjangan pembangunan, harus didorong agar ada pemerataan,” pungkasnya. 

(EquatorNews 27/01/11)

Baca selanjutnya

Banyak Proyek Tak Terealisasi

Pekerjaan proyek di Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Sanggau tidak mampu direalisasikan 100 persen. Sehingga besarnya dana yang dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pun tidak habis terserap secara keseluruhan.Hal itu tidak ditampik oleh Kepala Dinas PU Kabupaten Sanggau Kukuh Triyatmaka ketika ditemui di kantornya kemarin. Diakuinya, meskipun tidak semua pekerjaan bisa diselesaikan dan ada dana yang tidak terserap, namun nilainya relatif kecil. Dari Rp77 miliar termasuk belanja tidak langsung, dan menjadi Rp84 miliar setelah APBD Perubahan, hanya sekitar Rp8 miliar saja yang tidak terserap. Artinya, kata Kukuh, sekitar 10 persen saja pekerjaan proyek yang tidak terselesaikan pada tahun anggaran 2010. Hal itu, katanya, banyak faktor penyebabnya. Diantaranya adalah masalah waktu, iklim, material, lokasi, sosial masyarakat dan transportasi seperti adanya jalan desa yang hampir sepanjang tahun terendam. “Sekitar 90 persen proyek di Dinas PU tahun anggaran 2010 terselesaikan, atau hanya sekitar 10 persen yang tidak terselesaikan,” kata Kukuh.

Karena adanya sejumlah proyek yang tidak selesai tersebut, maka akan ada proyek luncuran untuk tahun anggaran 2011 ini, nilainya sekitar Rp8 miliar. Proyek yang tidak selesai akan dilanjutkan pada tahun anggaran 2011 ini lagi.Ketika ditanya seberapa besar pengajuan alokasi dana untuk proyek PU di tahun anggaran 2011 ini diperkirakan nilainya masih sama dengan tahun lalu, sekitar Rp80-an miliar yang komponen di dalamnya termasuk belanja langsung dan tidak langsung.“Kita inginnya mendapatkan alokasi dana yang besar, karena memang masih sangat banyak sektor bidang kehidupan yang terkait dengan kepentingan masyarakat yang harus dibangun. Namun, besar kecilnya dana tergantung kepada kondisi dan kemampuan keuangan daerah,” ungkapnya.Tentunya, secara hitung-hitungan, makin kecil alokasi dana, maka akan semkin kecil pula pembangunan yang bisa dilakukan. Sebaliknya, kata Kukuh, semakin besar dana yang dialokasikan, akan semakin besar juga yang bisa dilakukan.“Kita tidak bisa menghindari penilaian dari masyarakat tentang belum maksimalnya pembangunan di daerah ini, sesuai dengan sudut pandang dan standar penilaiannya masing-masing. Namun kita harus melihatnya secara utuh dan komperenhensif,” tandasnya. (Pontianakpost.com)

Baca selanjutnya

Kalimantan Tersandera Kebijakan Pemerintah Pusat

Pengamat Kebijakan Publik Universitas Indonesia, Andrinof A Chaniago memprihatinkan kondisi Kalimantan yang saat ini seperti tersandera oleh kebijakan pemerintah pusat. "Kebijakan pusat seperti manyandera Kalimantan untuk tidak boleh maju," kata Andrinof di Jakarta, Sabtu (1/1).

Ia menyebutkan hampir semua teluk dan selat dengan lokasi strategis di Kalimantan dinyatakan sebagai cagar alam, tanpa solusi ekonomi memajukan daerah itu. Sementara di darat, usaha tambang dibiarkan merusak lingkungan dan membuat segelintir orang kaya raya di tengah persentase penduduk miskin yang ada di peringkat lima besar nasional.

Andrinof menilai hingga kini tidak ada inisiatif membuat pertumbuhan berbasis luas di Pulau Kalimantan. "Terus mendorong aliran surplus penerimaan tambang ke Jakarta adalah pembangunan tanpa etika. Kami prihatin dengan kebijakan sentralistis model baru ini," kata Andrinof yang juga Ketua Tim Visi Indonesia 2033.

Kalimantan adalah salah satu pulau terluas di Indonesia yang memiliki potensi sumber daya alam yang cukup besar. Salah satu komoditi unggulan yang menopang pergerakan ekonomi Kalimantan yakni pertanian (perkebunan, tanaman bahan makanan) dan tambang (batubara, migas) serta industri.

Namun, jika ditelaah lebih lanjut pergerakan ekonomi masing-masing daerah di Kalimantan masih ditemukan kesenjangan ekonomi. Kegiatan perekonomian di Kalimantan berdasarkan PDRB dalam perkembangannya telah mengalami peningkatan. Pada 2008, nilai PDRB yang terbentuk di Pulau Kalimantan mencapai Rp 441,5 triliun.

Secara spasial, sekitar 71,40 persen dari total PDRB Pulau Kalimantan bersumber dari kegiatan ekonomi Kalimantan Timur, diikuti Kalimantan Barat (10,97 persen), Kalimantan Selatan (10,31 persen), dan sisanya sebesar 7,33 persen berasal dari kegiatan ekonomi Kalimantan Tengah.
(Liputan6.com 1/01/11)

Baca selanjutnya