Daerah Perbatasan Menjadi 'Angker' Karena Tidak Diurus Pemerintah

Daerah - daerah  perbatasan di Kalimantan Barat terutama di daerah Kecamatan Noyan, Sekayam dan Entikong menjadi terbengkalai karena baik pembangunan fisik maupun ekonominya tidak diurus secara maksimal oleh pemerintah. 

Paradigma lama bahwa wilayah perbatasan adalah wilayah ‘angker’ dan tidak boleh dijamah sehingga berdampak kepada wilayah perbatasan yang pada akhirnya tidak tersentuh oleh dinamika pembangunan dan pelayanan pemerintahan lainnya. Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mencatat, ada 3 kecamatan di Kabupaten sanggau  yang berbatasan langsung dengan Malaysia Timur yaitu kecamatan Noyan ,sekayam dan Entikong.  Wilayah perbatasan di Kalimantan barat  sebenarnya memiliki sumber bahan baku yang berpotensial untuk mengembangkan industri manufaktur mulai dari bahan tambang logam timah,kelapa sawit,cokelat, kayu dan karet.  Pengembangan industri seharusnya tidak hanya difokuskan di dalam pulau Jawa, tetapi juga diluar pulau Jawa harus difokuskan juga.  Wilayah- wilayah perbatasan selama ini dianggap hanya sebagai halaman belakang rumah, padahal lebih cocok sebagai halaman depan.  

Selama ini, Pemerintah hanya membangun industri di wilayah-wilayah ekonomi sehingga potensi ekonomi di wilayah perbatasan masih jauh dari sentuhan pembangunan, sehingga paradigma lama  harus diubah dari halaman belakang rumah menjadi halaman depan. Hal tersebut  sesuai dengan kebijakan pemerintah yang tertuang ke dalam Perpres No. 28 tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional (KIN).

Pada kenyataannya bahan baku yang tersedia di wilayah perbatasan justru dikirim ke Malaysia secara ilegal untuk digunakan oleh sektor industri disana, mungkin ini akibat keterlambatan pemerintah mengembangkan industri di daerah perbatasan sehingga masyarakan setempat lebih memilih Malaysia untuk menjual hasil perkebunan maupun hasil industri mereka.  Malaysia sudah membangun industri kelapa sawit di wilayah perbatasan dekat dengan Indonesia, karena Malaysia mau cari peluang bahan baku dari daerah Kita. Seharusnya, kalau Pemerintah peka ,kita yang harus bangun lebih dulu, karena kelapa sawit tali perutnya ada di kita, tapi dia bangun duluan, supaya secara politis kita bergantung dengan Malaysia dan kita anggap itu enteng.

Ironisnya, banyak penduduk Indonesia yang dimanfaatkan untuk membesarkan unit-unit usaha di Malaysia. Hal ini dipicu oleh upah pekerja dan harga jual barang di Malaysia lebih tinggi 4-5 kali lipat dibandingkan dengan harga jual di wilayah Indonesia.   Pemerintah harus mengalokasikan dana khusus untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur dasar agar kegiatan ekonomi di wilayah perbatasan bisa berjalan dengan baik. 

Baca Juga !

Posted in: ARTIKEL