Penanganan Pembangunan Perbatasan Diserahkan Kepada Empat Kementerian

Penanganan pembangunan kawasan perbatasan bakal diserahkan kepada empat kementerian agar dapat lebih fokus, baik dalam perancangan maupun penganggaran yang bakal diberikan terkait daerah perbatasan.

"Empat kementerian itu adalah Kementerian Pertahanan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta Kementerian Perhubungan," kata Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno seusai rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta.

Menurut Tedjo Edhy, dengan adanya empat kementerian tersebut maka penanganan permasalahan perbatasan akan lebih fokus. Sementara Badan Nasional Pengelola Perbatasan akan berperan dalam membuat masterplan perbatasan.

Menkopolhukam juga mengemukakan bakal mengoptimalkan peran TNI yang telah berpengalaman dalam menangani masalah perbatasan.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyatakan, kelemahan yang kerap ada dalam penanganan kawasan perbatasan selama ini karena permasalahan tersebut diurus oleh banyak kementerian sehingga tidak fokus.

"Kelemahan selama ini karena penanganan perbatasan diserahkan kepada 27 kementerian dan lembaga," kata Presiden Joko Widodo. Presiden mengingatkan bahwa untuk penanganan permasalahan perbatasan saja membutuhkan alokasi anggaran hingga sebesar Rp16 triliun per tahun yang tersebar ke berbagai kementerian tersebut.

Jokowi menilai bahwa anggaran sebesar itu sebenarnya merupakan jumlah yang sangat besar untuk menangani masalah perbatasan sehingga seharusnya bila dikelola lebih sedikit kementerian maka hasilnya akan lebih terarah dan bagus. "Seharusnya fokus saja. Dua atau tiga kementerian saja yang mengurus itu (masalah penanganan perbatasan)," katanya.


Untuk itu, ujar dia, pihaknya juga bakal berkoordinasi dan akan segera menentukan instansi yang lebih pantas untuk menangani keseluruhan permasalahan perbatasan secara lebih integral dan komprehensif.

Ia juga menegaskan, permasalahan perbatasan yang akan diatasi tidak hanya sebatas pembangunan infrastruktur namun juga peningkatan taraf kesejahteraan warga di perbatasan. Ketika ditanyakan mengenai peningkatan anggaran untuk penanganan perbatasan, Jokowi menyatakan bahwa sebaiknya tidak membicarakan tentang peningkatan anggaran.

Namun, lanjutnya, seharusnya lebih difokuskan kepada kebijakan publik yang baik dan benar dalam rangka penggunaan anggaran yang tepat guna. (Antara Kalbar)

Baca selanjutnya

Presiden: Penanganan Perbatasan Oleh Banyak Kementerian Tidak Fokus

 Presiden Joko Widodo menyatakan, kelemahan yang kerap ada dalam penanganan kawasan perbatasan dinilai karena permasalahan tersebut diurus oleh banyak kementerian sehingga tidak fokus.

"Kelemahan selama ini karena penanganan perbatasan diserahkan kepada 27 kementerian," kata Presiden Joko Widodo (Jokowi)

Presiden mengingatkan bahwa untuk penanganan permasalahan perbatasan saja membutuhkan alokasi anggaran hingga sebesar Rp16 triliun per tahun yang tersebar ke berbagai kementerian tersebut.

Jokowi menilai bahwa anggaran sebesar itu sebenarnya merupakan jumlah yang sangat besar untuk menangani masalah perbatasan sehingga seharusnya bila dikelola lebih sedikit kementerian maka hasilnya akan lebih terarah dan bagus.

"Seharusnya fokus saja. 2-3 kementerian saja yang mengurus itu (masalah penanganan perbatasan)," katanya.

Untuk itu, ujar dia, pihaknya juga bakal berkoordinasi dan akan segera menentukan siapa instansi yang lebih pantas untuk menangani keseluruhan permasalahan perbatasan secara lebih integral dan komprehensif.

Ia juga menegaskan, permasalahan perbatasan yang akan diatasi tidak hanya sebatas pembangunan infrastruktur namun juga kepada peningkatan taraf kesejahteraan warga di perbatasan.

"Infrastruktur akan menunjang kesejahteraan," kata Presiden yang juga pernah menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta dan Wali Kota Solo itu.

Ketika ditanyakan mengenai peningkatan anggaran untuk penanganan perbatasan, Jokowi menyatakan bahwa sebaiknya tidak membicarakan tentang peningkatan anggaran.

Namun, lanjutnya, seharusnya lebih difokuskan kepada kebijakan publik yang baik dan benar dalam rangka penggunaan anggaran yang tepat guna.

"Sebuah provinsi atau kabupaten bahkan negara maju tidak tergantung kepada sumber daya alam tetapi yang penting kebijakan publik yang baik dan tepat. Poinnya di situ," paparnya.

Saat meninjau ke daerah perbatasan, Jokowi sempat memanjat pos pancang perbatasan dan menyapa dua tentara yang sedang berjaga di atas pos. Selain itu, ia juga sempat menyambangi sekolah di kawasan perbatasan serta meninjau lokasi pengembangan pelabuhan lintas batas.

Dalam kunjungan tersebut, Presiden ditemani oleh sejumlah jajaran pejabat Kabinet Kerja antara lain Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Indroyono Soesilo, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, dan Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto.  (Antara Kalbar)

Baca selanjutnya

Berjuang di Perbatasan demi NKRI meski Jadi "Anak Tiri"

Derita masyarakat di kawasan perbatasan Kecamatan Noyan dan Sekayam tidak pernah usai. Sejak Indonesia merdeka hingga hari ini, masyarakat yang berbatasan langsung dengan Serawak, Malaysia, itu masih tetap berjuang. 

Puluhan tahun mereka hidup dengan kondisi daerah yang gelap gulita. Meski sebagian warga sudah memiliki genset untuk alat penerangan, alat tersebut tetap tidak bisa dihidupkan semalaman lantaran harga bensin mencapai Rp 30.000 per liter.

"Tidak ada PLN masuk sampai sini karena kami jauh banyak bukit dan masuk ke hutan. Beberapa warga ada yang menggunakan genset, tapi tidak semua warga mampu membeli genset. Kalaupun ada genset, hanya hidup enam jam tiap malam karena bensinnya tekor," Ujar seorang warga perbatasan.

Menurut dia, masalah PLN tidak masuk ke daerah tersebut masih wajar. Namun, masalah komunikasi dan tidak adanya akses jalan yang bagus untuk menuju ke pedalaman daerah perbatasan tersebut. "Kalau PLN masih tidak apa-apa, tapi masalah komunikasi. Kami dijanji-janji pemerintah akan dibuatkan tower jaringan telekomunikasi. Tapi, sampai sekarang tidak ada kabarnya," ungkap warga perbatasan tersebut.

Kekesalan itulah yang membuat warga perbatasan berpikir untuk pindah ke Malaysia. Selain tidak diperhatikan, beberapa desa juga "dianaktirikan". "Ya mungkin seperti anak tiri, kami sudah sabar dan sudah terbiasa seperti ini," ujarnya

Pada zaman dahulu, nenek moyang suku Dayak  memperjuangkan dan menjaga tanah NKRI. Kali ini pun, masyarakat di perbatasan tetap setia menjaga kehormatan negara. 

"Nenek moyang kami yang mempertahankan tanah ini karena kata mereka kehormatan bangsa adalah dengan berperang menjaga tanah ini. Maka, sah-sah saja kalau sekarang masyarakat marah karena dianaktirikan," sebutnya.

Baca selanjutnya

Warga Uwah Bunuo Merindukan Signal dan Listrik

Uwah Bunuo adalah sebutan daerah pedalaman di Kecamatan Noyan, yang memiliki jumlah penduduk yang cukup banyak. Dimana mereka mempunyai harapan besar untuk berkembang maju dan merasakan dunia teknologi. Meskipun mata pencaharian rata-rata masyarakat hanya bertani, berkebun karet, dan buruh kelapa sawit, mereka ingin sekali daerah mereka seperti daerah di luar Kalimantan yang sudah maju dan lancar berkomunikasi menggunakan HP dan bisa berinternet.

Di sisi lain daerah - daerah ini sangat memprihatinkan. Karena belum adanya penerangan PLN yang masuk di sebagian besar daerah di Kecamatan Noyan. Tower sinyal untuk kelancaran komunikasi dan jalan yang rusak. Hal ini membuat masyarakat merasa belum terwujudnya taraf kesejahteraan hidup seiring dengan kemajuan teknologi dan kemajuan zaman.

Masyarakat punya harapan dengan berdirinya tower di beberapa dusun di pedalaman agar masyarakat tidak merasa kesulitan untuk berkomunikasi dan masuknya PLN untuk menunjang teknologi tersebut seperti mencharger alat komunikasinya. Untuk mencari atau mendapatkan sinyal telekomunikasi saja, masyarakat harus pergi ke hutan ke tempat-tempat yang tinggi. Misalnya naik ke bukit dan terkadang harus memanjat pohon untuk mendapatkan sinyal yang bagus serta suara yang bersih ketika menelepon maupun mengirim pesan Short Message Service (SMS) atau mengkases internet.

Baca selanjutnya

Bukit Kelam, Legenda dan Meteor

KALIMANTAN Barat dianugerahi alam yang eksotis. Hampir di setiap kabupaten dan kota selalu ada destinasi wisata alam menarik, tidak terkecuali di Kabupaten Sintang yang memiliki Taman Wisata Bukit Kelam. Ini adalah bukit batu dengan ketinggian sekitar 900 meter di atas permukaan laut dengan kemiringan 15-40 derajat. Semua bagian bukit itu bongkahan batu.

Daya tarik Bukit Kelam tak hanya karena terbentuk batu besar, tetapi ada cerita menarik di balik bongkahan raksasa itu. Menurut masyarakat setempat, bukit batu itu memiliki legenda. Konon, ada seorang pemuda Dayak yang sakti bernama Bujang Besji ingin menutup Sungai Kapuas dan Sungai Melawi dengan batu yang kini menjadi Bukit Kelam.

Tujuannya, ingin menjadikan Sintang danau. Namun, rencana Bujang gagal karena digoda seorang bidadari cantik sehingga ia terperosok ke lubang dan tidak bisa mengangkat batu itu lagi. Akhirnya, batu itu dibiarkan begitu saja yang kini menjadi Bukit Kelam. Cerita itu digambarkan di dinding di Taman Wisata Bukit Kelam.

Namun, ada pula yang menduga bongkahan batu raksasa itu meteor yang jatuh ke bumi di masa silam. Hal itu mengundang daya tarik sejumlah peneliti, misalnya dari Perancis.

Menurut penelitian, Bukit Kelam memang meteor yang jatuh di masa silam. Hal itu didasarkan pada unsur batu pembentuk Bukit Kelam yang sama dengan unsur bebatuan meteor. Dugaan itu kian menguat pula dengan banyaknya batu serupa yang dijumpai di sekeliling Bukit Kelam yang diperkirakan pecahan meteor.

Mendaki hingga ke puncak Bukit Kelam bagi orang yang belum terbiasa memerlukan waktu sekitar empat jam. Namun, masyarakat sekitar atau petugas di Taman Wisata Bukit Kelam tidak lebih dari dua jam. Pengelola sudah memasang tangga untuk membantu pengunjung ke puncak bukit.

Meski bukit itu terbentuk dari bongkahan batu, pepohonan masih bisa tumbuh di lereng. Dalam perjalanan menuju puncak Bukit Kelam, pengunjung disuguhi keindahan hutan yang asri. Pohon-pohon yang sudah hampir punah di Kalbar, misalnya pohon belian dan bengkirai, masih bisa dijumpai. Pengunjung pun masih dapat menemukan kantong semar dan anggrek hutan dan satwa antara lain tupai, monyet, dan walet.

Saat di puncak, pengunjung dapat menikmati kota Sintang dan hutan di sekitarnya dari ketinggian. Pada malam hari hingga pagi, suhu di puncak Bukit Kelam dapat di bawah 20 derajat celsius.

Sejak 2002

Handan Dani, petugas Taman Wisata Bukit Kelam, menuturkan, lokasi itu dibuka sebagai tempat wisata sejak 2002. Sejak itu, Taman Wisata Bukit Kelam sering dikunjungi wisatawan baik dari dalam negeri maupun luar negeri, seperti pelajar dari Belanda. Selain ingin mengenal budaya di Sintang, para pelajar itu juga meneliti alam di Bukit Kelam.

Pada hari libur kerja, Sabtu dan Minggu, jumlah pengunjung domestik sekitar 100 orang. Pada libur hari besar keagamaan, misalnya Idul Fitri dan Natal, mencapai ribuan orang. Tiket masuk hari biasa Rp 15.000 per orang, tetapi untuk hari libur Rp 20.000 per orang.

Untuk menuju Bukit Kelam dari Kota Pontianak, ibu kota Kalimantan Barat, dapat menggunakan bus umum dan travel menuju kota Sintang terlebih dahulu dengan menempuh perjalanan 395 kilometer. Jika menggunakan pesawat terbang dari Kota Pontianak menuju kota Sintang hanya sekitar 30 menit. Dari kota Sintang menuju Bukit Kelam 20 kilometer. Jalan menuju kawasan wisata itu dapat dilintasi kendaraan umum.

Jika pengunjung ingin mendaki hingga ke puncak bukit dan bermalam, ada petugas yang bisa mengantar Anda sampai ke puncak. Pengunjung juga bisa membayar porter untuk membawakan perlengkapan.

Kawasan wisata itu termasuk hutan lindung. Jika ada warga yang membakar lahan atau menebang pohon di kawasan Taman Wisata Bukit Kelam, ada sanksi berupa hukum adat. ”Kami menjaga kawasan ini dengan kearifan lokal melalui penerapan hukum adat supaya masyarakat juga ikut menjaga kawasan wisata ini,” tuturnya.

Kendalikan masyarakat

Sebelum diberlakukan aturan seperti itu, masyarakat biasa berladang di lereng Bukit Kelam sehingga jika dibiarkan, kawasan hutan di lokasi wisata bisa habis. ”Cara itu efektif mengendalikan perilaku masyarakat. Makanya, kawasan wisata ini masih asri,” kata Handan.

Ada pula kegiatan penghijauan di lereng Bukit Kelam yang melibatkan siswa dari berbagai sekolah, misalnya saat ada siswa Pramuka di kawasan wisata itu. Pohon yang ditanam biasanya jenis pohon yang sudah hampir punah, seperti pohon bengkirai dan belian.

Di Sintang, ada Komunitas Pariwisata Sintang yang juga ikut terlibat dalam menjaga kelestarian kawasan wisata, termasuk Bukit Kelam. Komunitas itu juga ikut mempromosikan destinasi-destinasi di Kabupaten Sintang melalui media sosial.

”Bukit Kelam sangat menarik. Meski saya orang Kalbar yang sudah sering melihat Bukit Kelam, saya tetap sering berkunjung ke Bukit Kelam karena suasananya juga tenang. Saya sering ke puncaknya untuk bermalam,” ujar pengunjung Bukit Kelam.

Pengunjung lain, menuturkan, ia menyayangkan Bukit Kelam belum ditunjang infrastruktur memadai. ”Jalan dari Pontianak menuju Sintang banyak yang rusak,” ujarnya.

Menurut Emilia, Kepala Seksi Analisis Pasar dan Promosi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sintang, sektor pariwisata memang unggulan ketiga perekonomian daerahnya setelah pertanian dan perkebunan.

Baca selanjutnya

Dana Desa Senilai Rp 1,4 Miliar Diperkirakan Cair Mulai April 2015

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar mengatakan, dana desa senilai Rp 1,4 miliar untuk tiap desa diperkirakan akan cair mulai April tahun depan. Karena itu, dia meminta aparatur desa menyiapkan diri untuk memanfaatkan dana itu secara optimal.

"Kami minta aparatur desa mulai siap-siap. RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) harus disiapkan,"

Marwan berharap dana desa itu digunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat. Masyarakat, kata dia, harus bisa mengelolanya untuk kepentingan bersama dan menjadikan desa lebih maju dan lebih mandiri lagi. "Jangan diselewengkan karena ini untuk hajat hidup orang banyak," ujarnya.

Kesiapan desa, menurutnya, akan mempengaruhi pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan desa. Pemerintah juga akan menyiapkan tenaga pendamping desa untuk mengawal dan membantu implementasi dana desa. "Nanti para pendamping ini akan memberikan asistensi dalam proses pembangunan desa mulai dari perencanaan, pembangunan, hingga pelaporannya," kata Marwan.

Karena itu Marwan mengajak kepala desa agar secara kreatif menciptakan "pemikat" di daerahnya. Dengan demikian, cara ini diharapkan bisa mengurangi arus urbanisasi dan mampu menciptakan kemandirian yang dimulai dari desa.

"Kita ingin membangun dari desa, menciptakan 'gula-gula' di desa. Jika desanya maju, warganya tidak perlu ke Jakarta atau jadi TKI," kata dia.

Marwan mencontohkan, saat blusukan ke desa Sriwedari di kabupaten Pesawaran, Lampung, dia melihat secara langsung rumah-rumah warga yang tertata baik. Kunjungan itu pun menginspirasi Marwan dalam program percepatan pembangunan kualitas kesehatan berbasis perdesaan atau perdesaan sehat.

Karena itu Marwan menginstruksikan kepala desa untuk membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sesuai dengan potensi desa masing-masing. "Saya juga nanti membentuk koperasi di desa. Kita ingin membangun dari desa, menciptakan 'gula-gula' di desa. Jika desanya maju, kita tidak perlu ke Jakarta atau jadi TKI," 

Selain itu, Marwan berjanji, tahun depan 5000 desa akan difasilitasi jaringan dan perangkat desa online. "Jadi pak kepala desa, belajarlah komputer agar kita bisa berkomunikasi secaraonline," kata dia.

Baca selanjutnya

Kembangkan Teknologi Pedesaan

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar meminta Dewan Riset Nasional untuk membantu dan memberikan acuan operasional dan ilmiah yang jelas terkait pengembangan teknologi perdesaan. Dengan demikian, pemanfaatan teknologi tepat guna itu dapat meningkatkan nilai tambah produk unggulan masyarakat perdesaan.

“Melalui Dewan Riset Nasional, ke depan kiranya dapat dirumuskan rambu-rambu acuan operasional dan ilmiah yang jelas bagi terciptanya daya inovasi masyarakat desa melalui pemantapan ketiga unsur penguasaan, pemanfaatan, dan pemajuan IPTEK (unsur kelembagaan, sumber daya, dan jaringan) di daerah”.

Undang-Undang tentang Desa juga menyebut bahwa tujuan desa membangun adalah untuk mewujudkan desa yang kuat, maju, mandiri, dan demokratis. Dalam konteks ini, unsur kelembagaan iptek yang terdiri atas unsur perguruan tinggi, lembaga penelitian dan pengembangan, badan usaha, dan lembaga penunjang akan dapat mendukung empat fokus kegiatan desa.

Tidak dapat dipungkiri bahwa iptek dan berbagai sektor pembangunan di Indonesia telah semakin seiring sejalan untuk mengubah kemajuan segala bidang. Kita tahu bahwa dengan Iptek peradaban dibangun. Dan dengan iptek kehidupan manusia semakin berkualitas.

Unsur iptek itu terdiri atas keahlian, kepakaran, kompetensi manusia dan pengorganisasiannya, kekayaan intelektual dan informasi, serta sarana dan prasarana. Unsur-unsur itu disebutnya dapat mendukung kegiatan desa.

Dengan demikian, maka desa membangun yang ingin diwujudkan oleh aparatur dan masyarakatnya akan dapat memperoleh dukungan yang kuat dari ketiga unsur penguasaan, pemanfaatan, dan pemajuan iptek, yaitu unsur kelembagaan, sumber daya, dan jaringan,” ujarnya. “Melalui ketiga unsur tersebut, maka kerja profesional desa dalam penentuan merek komoditas unggulan terwadahi, terfasilitasi, dan terlindungi.

Keberadaan unsur kelembagaan, sumber daya, dan jaringan iptek di daerah, menurut Marwan, akan memberikan kontribusi yang besar pada pengelolaan kawasan agropolitan (berbasis pertanian) atau kawasan minapolitan (berbasis kelautan). “Aktivitasnya mulai dari hulu sampai dengan ke hilirnya oleh aparatur dan masyarakatnya.

Baca selanjutnya