Penanganan pembangunan kawasan perbatasan bakal diserahkan kepada empat kementerian agar dapat lebih fokus, baik dalam perancangan maupun penganggaran yang bakal diberikan terkait daerah perbatasan.
"Empat kementerian itu adalah Kementerian Pertahanan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta Kementerian Perhubungan," kata Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno seusai rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta.
Menurut Tedjo Edhy, dengan adanya empat kementerian tersebut maka penanganan permasalahan perbatasan akan lebih fokus. Sementara Badan Nasional Pengelola Perbatasan akan berperan dalam membuat masterplan perbatasan.
Menkopolhukam juga mengemukakan bakal mengoptimalkan peran TNI yang telah berpengalaman dalam menangani masalah perbatasan.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyatakan, kelemahan yang kerap ada dalam penanganan kawasan perbatasan selama ini karena permasalahan tersebut diurus oleh banyak kementerian sehingga tidak fokus.
"Kelemahan selama ini karena penanganan perbatasan diserahkan kepada 27 kementerian dan lembaga," kata Presiden Joko Widodo. Presiden mengingatkan bahwa untuk penanganan permasalahan perbatasan saja membutuhkan alokasi anggaran hingga sebesar Rp16 triliun per tahun yang tersebar ke berbagai kementerian tersebut.
Jokowi menilai bahwa anggaran sebesar itu sebenarnya merupakan jumlah yang sangat besar untuk menangani masalah perbatasan sehingga seharusnya bila dikelola lebih sedikit kementerian maka hasilnya akan lebih terarah dan bagus. "Seharusnya fokus saja. Dua atau tiga kementerian saja yang mengurus itu (masalah penanganan perbatasan)," katanya.
Untuk itu, ujar dia, pihaknya juga bakal berkoordinasi dan akan segera menentukan instansi yang lebih pantas untuk menangani keseluruhan permasalahan perbatasan secara lebih integral dan komprehensif.
Ia juga menegaskan, permasalahan perbatasan yang akan diatasi tidak hanya sebatas pembangunan infrastruktur namun juga peningkatan taraf kesejahteraan warga di perbatasan. Ketika ditanyakan mengenai peningkatan anggaran untuk penanganan perbatasan, Jokowi menyatakan bahwa sebaiknya tidak membicarakan tentang peningkatan anggaran.
Namun, lanjutnya, seharusnya lebih difokuskan kepada kebijakan publik yang baik dan benar dalam rangka penggunaan anggaran yang tepat guna. (Antara Kalbar)
Baca Juga !
INFO NOYAN
- Muspika Noyan Fasilitasi Penyelesaian Masalah Air Keruh Dusun Entubu
- Desa Noyan Kelola ADD Dan DD Secara Transparan
- Jalan Terusan-Noyan Rusak Parah, harus ada perhatian khusus dari Pemerintah
- Dewan Desak Pihak Pengeruh Bertanggung Jawab Pulihkan Kondisi Sungai Entubu
- Sungai Keruh, Masyarakat Entubu Marah Tuntut Penambang Sediakan Tong Air
- Masyarakat Adat Dayak masih menggantungkan Hidup dengan Ladang Berpindah
- Wabup Sanggau : Umat Mesti Perangi Narkoba
- Peresmian Paroki Noyan Keuskupan Sanggau
- Paulus Hadi : Tahun ini, Jalan Kecamatan Noyan Diperlebar
- Pemerintah diharapkan Perhatikan Kompetensi Perangkat Desa
- Menteri Desa : Setiap desa harus ada BUMDes
- Setelah Ada UU tentang Desa, Kementerian Mana yang Paling Berhak Mengurus?
- Presiden: Penanganan Perbatasan Oleh Banyak Kementerian Tidak Fokus
- Berjuang di Perbatasan demi NKRI meski Jadi "Anak Tiri"
- Warga Uwah Bunuo Merindukan Signal dan Listrik
- Hasil Pemilu Bupati Sanggau Kecamatan Noyan
- Masyarakat Perbatasan Ingin Merdeka
- Kecamatan Noyan Dalam Angka 2012
- TNI Manunggal Masuk Desa (TMMD) Ke Desa Semongan
- Pemerintah Canangkan Ketahanan Pangan di Perbatasan
- Petani Pagari Kebun PT GKM Noyan
- Hutan Gundul Picu Banjir di Noyan
- ADD Untuk Kesejahteraan Rakyat Desa
- Hati-hati Pencatat Meteran PLN yang Sembrono , Tagihan Anda Bisa Melonjak
0 comments:
Post a Comment