Presiden: Penanganan Perbatasan Oleh Banyak Kementerian Tidak Fokus

 Presiden Joko Widodo menyatakan, kelemahan yang kerap ada dalam penanganan kawasan perbatasan dinilai karena permasalahan tersebut diurus oleh banyak kementerian sehingga tidak fokus.

"Kelemahan selama ini karena penanganan perbatasan diserahkan kepada 27 kementerian," kata Presiden Joko Widodo (Jokowi)

Presiden mengingatkan bahwa untuk penanganan permasalahan perbatasan saja membutuhkan alokasi anggaran hingga sebesar Rp16 triliun per tahun yang tersebar ke berbagai kementerian tersebut.

Jokowi menilai bahwa anggaran sebesar itu sebenarnya merupakan jumlah yang sangat besar untuk menangani masalah perbatasan sehingga seharusnya bila dikelola lebih sedikit kementerian maka hasilnya akan lebih terarah dan bagus.

"Seharusnya fokus saja. 2-3 kementerian saja yang mengurus itu (masalah penanganan perbatasan)," katanya.

Untuk itu, ujar dia, pihaknya juga bakal berkoordinasi dan akan segera menentukan siapa instansi yang lebih pantas untuk menangani keseluruhan permasalahan perbatasan secara lebih integral dan komprehensif.

Ia juga menegaskan, permasalahan perbatasan yang akan diatasi tidak hanya sebatas pembangunan infrastruktur namun juga kepada peningkatan taraf kesejahteraan warga di perbatasan.

"Infrastruktur akan menunjang kesejahteraan," kata Presiden yang juga pernah menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta dan Wali Kota Solo itu.

Ketika ditanyakan mengenai peningkatan anggaran untuk penanganan perbatasan, Jokowi menyatakan bahwa sebaiknya tidak membicarakan tentang peningkatan anggaran.

Namun, lanjutnya, seharusnya lebih difokuskan kepada kebijakan publik yang baik dan benar dalam rangka penggunaan anggaran yang tepat guna.

"Sebuah provinsi atau kabupaten bahkan negara maju tidak tergantung kepada sumber daya alam tetapi yang penting kebijakan publik yang baik dan tepat. Poinnya di situ," paparnya.

Saat meninjau ke daerah perbatasan, Jokowi sempat memanjat pos pancang perbatasan dan menyapa dua tentara yang sedang berjaga di atas pos. Selain itu, ia juga sempat menyambangi sekolah di kawasan perbatasan serta meninjau lokasi pengembangan pelabuhan lintas batas.

Dalam kunjungan tersebut, Presiden ditemani oleh sejumlah jajaran pejabat Kabinet Kerja antara lain Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Indroyono Soesilo, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, dan Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto.  (Antara Kalbar)

Baca Juga !

Posted in: INFO NOYAN