Hancurnya Sumber Penghidupan Masyarakat

Tanah dan kekayaan alam bagi kaum tani merupakan sarana produksi utama. Dari hasil kerjanya kaum tani untuk menghasilkan kebutuhan untuk penghidupannya. Bagi masyarakat Kalimantan Barat ketergantungan penghidupan ekonomi dari tanah dan kekayaan alam berupa hutan

Tidak Ada Pemulihan,Hutan Indonesia akan Hancur

Pada tahun 1950, Luas Hutan indonesia masih menutupi 80 % daratan Indonesia, dengan luas 162.290.000 Hektar, dan sampai hari ini grafik kerusakannya semakin meningkat. Tahun 1999 Kepentingan Perubahan kawasan hutan untuk pertambangan mulai muncul menyusul sejak keluarnya izin tambang dalam kawasan hutan, dimana saat itu luas izin tambang dalam kawsan hutan

Memajukan Desa Tertinggal

Dalam catatan sejarah, bangsa Indonesia secara legal formal telah merdeka lebih dari setengah abad. Pada bulan Agustus 2012 nanti, Indonesia telah memasuki usia kemerdekaanya yang ke-67.

Memberdayakan Kearifan Lokal Bagi Komunitas Adat Terpencil

Kearifan lokal adalah pandangan hidup dan ilmu pengetahuan serta berbagai strategi kehidupan yang berwujud aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal dalam menjawab berbagai masalah dalam pemenuhan kebutuhan

Kesejahteraan Rakyat Acap Tersisihkan

Keberpihakan pemerintah mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat cenderung makin pudar. Itu tercermin dalam penggunaan anggaran untuk kesejahteraan rakyat yang acap tersisihkan oleh kepentingan untuk memenuhi .

Monday, February 9, 2015

Pakai Dana Desa, Kades Diawasi BPK

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar menyatakan, dana desa yang akan digelontorkan pemerintah akan diawasi sepenuhnya oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Sementara, Kementerian DPDTT akan akan mengawasi program yang dijalankan. "Kepala-kepala desa itu sebagai kuasa pengguna anggaran. Mereka langsung diaudit dan diawasi  oleh BPK.
Marwan mengatakan, pihaknya sudah mengeluarkan surat edaran terkait persiapan penyaluran dana desa kepada kepala daerah. Surat itu menyusul di diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
Pihaknya meminta, para kepala daerah untuk segera mengoordinasikan data pemerintahan desa terkait penyaluran dana desa. Di antaranya ialah perencanaan RPJM Desa dan RKP Desa sebagai prasyarat dalam pemanfaatan dana desa yang rencananya akan dimulai pada April nanti.
Penyalurannya dari pusat langsung ke kabupaten maupun kota. Dititipkan jadi  APBD. Setelah itu langsung diberikan kepala desa.
                                                                                                           (Sumber:http://www.jpnn.com/)

Wednesday, February 4, 2015

Menko Puan: 5.000 Puskesmas Siap Dibangun di Perbatasan


Pemerintahan Jokowi-JK tengah gencar membangun wilayah perbatasan RI. Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani menyatakan bahwa sebanyak 5.000 Puskesmas akan dibangun di perbatasan.

Kondisi infrastruktur di perbatasan masih perlu banyak perbaikan dan perluasan. Masalah lainnya adalah soal ketimpangan atau kesenjangan yang berlangsung antara Indonesia dengan negara tetangga.

Permasalahan di perbatasan telah dibahas dalam rapat kabinet. Batas wilayah tentu menjadi bahasan utama, namun juga soal kesenjangan ekonomi dan kesejahteraan. Perlu disusun dan diperhitungkan dengan baik mengingat lima tahun pemerintahan ini terus berjalan. Kebutuhan masyarakat di daerah perbatasan juga harus dipenuhi.

Tidak hanya menyiapkan program, setiap lembaga dan kementerian diharapkan bisa bekerjasama dan bersinergi. "Bila tidak ditangani dengan baik, persoalan perbatasan negara tetap akan jadi pekerjaan rumah yang besar bagi siapapun pemerintahannya.

Anggaran yang sudah disediakan pada tahun 2014 lalu nyatanya hanya terealisasi tidak lebih dari 17 persen saja.  Anggaran yang dialokasikan pemerintah untuk kawasan perbatasan tahun 2015 sebesar Rp15,9 triliun. Puan mengatakan bahwa sebanyak 50 lokasi yang menjadi prioritas sasaran masuk dalam anggaran pembangunan kawasan perbatasan. Sebanyak 27 kementerian dan lembaga akan dilibatkan dalam program ini.

Paling tidak masalah perbatasan punya perkembangan yang baik dalam tiga tahun. Karena tidak mungkin juga terus dibahas apalagi setelah tahun ketiga, kita semua akan kembali menghadapi tahun politik. Bahasan kita tentu akan beda lagi.
                                                                                                   
                                                                                         (Sumber : www.detik.com)
                                                                                               

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More