Ratusan Desa Belum Teraliri Listrik

Desa-desa kategori pelosok, terpencil, perhuluan atau masuk ke wilayah perbatasan Kalimantan Barat ternyata masih banyak belum teraliri listrik. Kalau dihitung terperinci mungkin mencapai 700 desa tersebar. Diprediksi wilayah timur Kalbar menempati posisi paling banyak belum teraliri listrik. ”Ironis sekali 68 tahun Indonesia Merdeka, tetapi masih banyak desa-desa di perbatasan Kalbar (Indonesia)—Sarawak (Malaysia) tidak teraliri listrik,” 

berdasarkan data pemerintah provinsi beberapa waktu lalu, di Kalbar ada sekitar 779 desa di Kalbar yang belum teraliri listrik. Daerah-daerah tersebut umumnya masuk wilayah pedalaman, terpencil, perbatasan dan sukar diakses dengan jalan darat. ”Itu mungkin kesulitannya. Namun, sungguh ironis saja di zaman serba cepat sekarang ini masih ada desa belum teraliri listrik,”

Mungkin hampir 100 persen pasokan listrik di Kalimantan Barat bersumber dari pembangkit berbahan bakar minyak (BBM) jenis solar yang keandalan pasokan listriknya masih relatif rendah. Pasalnya, umur beberapa mesin diesel sudah tua dan cadangan pembangkit tidak memadai. ”Andalan listrik kita bersumber dari solar BBM. Sementara kita terus mendengar pembangunan pembangkit PLTD, PLTGB, dan proyek PLTU dalam proses penyelesaian,” 

Guna meminimalisir kekurangan energi di Kalimantan Barat, pemerintah dan pemerintah daerah harus terus mengupayakan pemenuhan kebutuhan energi listrik secara bertahap, khususnya pada desa-desa terisolir yang jauh dari jangkauan jaringan PLN. Bisa saja berupa pembangunan pembangkit listrik tenga mikro hidro (PLTMH), pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) atau energi terbarukan.

Saat ini listrik telah menjadi kebutuhan dasar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjadi penarik pertumbuhan ekonomi. Sesuai UU Penyedian Listrik adalah tanggung jawab pemerintah, baik pusat maupun pemerintah daerah setempat.“PLN sebagai BUMN menjalankan perannya sebagai operator yang menjalankan kebijakan pemerintah.

Seperti  Dusun dan  desa-desa di Kecamatan Noyan masih banyak yang terisolir sehingga belum dialiri listrik. Hanya beberapa rumah didaerah tersebut  dapat menikmati terangnya lampu dengan menggunakan mesin genset berbahan bakar minyak solar dan bensin, namun itu hanya bagi yang mampu.

Indonesia telah merdeka 68 tahun, tapi kami di sini belum merdeka sampai sekarang, kami di sini belum merasakan kemerdekaan itu seperti apa, ungkap salah seorang warga pedalaman.

Baca selanjutnya

Hasil Pemilu Bupati Sanggau Kecamatan Noyan

                                                                          (Sumber: PPK Noyan)

Baca selanjutnya

Masyarakat Perbatasan Ingin Merdeka

Gedung DPRD Kal-Bar

Perjuangan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Sekayam Raya, Kalimantan Barat terus bergulir di level pusat. Perwakilan dari calon DOB Sekayam Raya menyampaikan aspirasi mereka kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah, di gedung parlemen, di Jakarta, Selasa (29/1).

Mereka meminta parlemen mendukung dan memerjuangkan aspirasi pembentukan DOB Kabupaten Sekayam Raya ini yang meliputi lima kecamatan, Sekayam, Entikong, Beduai, Kembayan, dan Noyan.

Sekayam Raya sejak belasan tahun silam sudah diusulkan menjadi kabupaten namun tak pernah terealisir. Secara administratif, persyaratan sudah lengkap bahkan sudah memiliki calon ibukota, yakni Balai Karangan.

Sekitar pukul 13.00 rombongan yang terdiri dari unsur masyarakat, tokoh adat, temenggung, perwakilan kepala desa, badan pemusyawaratan desa, panitia pembentukan Sekayam Raya, perwakilan pemerintah dan DPRD Provinsi Kalimantan Barat menyampaikan aspirasinya ke Komite I DPD.

Dalam kesempatan itu, Ketua Presidium Pemekaran Kabupaten Sekayam Raya Christoporus dalam kesempatan itu memberikan sebuah buku yang berisi tentang masyarakat perbatasan “Buku ini berjudul Perbatasan Ingin Merdeka,” kata Christoporus.

Pertemuan itu dipimpin Ketua Komite I DPR Arif Mansyur dihadiri para anggota Komite I DPD serta senator dari daerah pemilihan Kalbar, Hj Hairiah, Ishak Saleh, Maria Goretti.

Dijelaskan Christoporus, “Perbatasan Ingin Merdeka” bukan berarti ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tapi, tegasnya, perbatasan ingin merdeka dari ketertinggalan, keterisoliran, kemiskinan, dan kesulitan-kesulitan yang dihadapi masyarakat akibat minimnya perhatian dari pemerintah.

“Kita sangat setia kepada NKRI. Tapi, kesetiaan kita sangat terabaikan. Sudah 18 tahun kita minta menjadi kabupaten baru, tapi tidak pernah diberikan,” katanya. “Kami bukan ingin pisah dari NKRI. Kami ingin ingin merdeka dalam bingkai NKRI karena kami setia kepada NKRI. Tapi minta kabupaten saja dari 1994 belum terealisir,” tambahnya.

Dia mengatakan, di dalam buku tersebut dijelaskan mengenai masalah-masalah yang ada di perbatasan. Di antaranya ancaman yang dapat saja menimpa bangsa Indonesia kalau tidak memerhatikan perbatasan. “Kami ingin kesetiaan kami kepada NKRI dijawab dengan pembangunan perbatasan,” jelasnya.

Ia mengatakan, perjuangan untuk pembentukan Sekayam Raya itu sudah begitu lama, dan semua persyaratan sudah terpenuhi. “Persyaratan yang sesuai dengan PP nomor 78 tahun 2007 juga sudah kami penuhi,” katanya.

Dia menegaskan, keinginan pembentukan DOB Kabupaten Sekayam Raya itu bukan untuk ikut-ikutan daerah lain, atau kepentingan politik dan pragmatis. Bahkan, lanjut dia, bukan juga hanya untuk Sekayam saja, tapi bagi bangsa negara serta keutuhan NKRI di perbatasan. ”Semua demi kepentingan wajah bangsa di perbatasan,” paparnya.

Dalam kesempatan itu perwakilan dari berbagai elemen masyarakat itu juga menyampaikan keluh kesah dan permasalahan yang selama ini dihadapi masyarakat perbatasan di sana. Mulai dari sulitnya akses jalan, banyak yang memiliki KTP tapi juga IC Malaysia, keamanan, pertahanan hingga masalah social lainnya.

Anggota DPD Dapil Kalbar Hj. Hairiah menegaskan, Kaukus Kalimantan yang merupakan perkumpulan anggota DPD asal Kalimantan siap memberikan dukungan secara politis untuk pemekaran Sekayam Raya.

Dia menegaskan, DPD akan mendukung setiap DOB apalagi Sekayam Raya itu sudah sesuai syarat yang diatur. ”Kita akan memeroses perjuangan masyarakat ini. Kami akan memelajari semua, Insyaallah kita juga akan melakukan kunjungan ke lapangan,” tambah Hairiah usai pertemuan.

Karenanya, ia menegaskan, nanti setelah memelajari dan meninjau langsung ke lapangan yang diagendakan pada Maret 2013, maka akan dibawa ke paripurna DPD. “Kita akan putuskan di paripurna untuk mengeluarkan rekomendasi,” katanya. (boy/jpnn)

Baca selanjutnya