Petani Pagari Kebun PT GKM Noyan

Ratusan petani PT Global Kalimantan Makmur (GKM) di Kecamatan Noyan memagari akses jalan menuju perkebunan, Senin (19/3/2012).
Pemagaran itu dilakukan karena petani merasa hak mereka tidak dipenuhi oleh perusahaan sesuai dengan janji awal yang ditetapkan.

"Pada awal sosialisasi kita dijanjikan menggunakan pola 80-20 tanpa adanya potongan dari perusahaan, namun kenyataannya tidak demikian," jelas satu diantara Petani PT GKM, John Bandan, kepada Tribunpontianak.co.id, Senin (19/3/2012).

John menjelaskan 20 persen bagian petani masih dipotong untuk membayar biaya perawatan, pupuk dan lainnya. Dengan adanya pemotongan tersebut, petani belum juga merasakan jerih payahnya atas kebun yang ada.
"Pada Januari 2011 lalu sudah panen, karena dipotong itu, biasanya petani hanya mendapatkan antara Rp 20 ribu hingga Rp 80 ribu per bulan. Itupun hasilnya fluktuatif, petani makan apa dengan itu," tandasnya.

Dengan adanya pemagaran itu, dikatakan John Bandan yang juga Ketua Forum Peduli Masyarakat Perbatasan Wilayah Sekayam ini berharap perusahaan dapat memenuhi janjinya. Selagi tuntutan petani tidak dipenuhi, dikatakannya pagar tersebut tidak akan dibuka.(Sumber : http://pontianak.tribunnews.com )

Baca selanjutnya

Hutan Gundul Picu Banjir di Noyan

Noyan - Penggundulan hutan yang terjadi di daerah Noyan selama 5 tahun terakhir memperparah banjir yang terjadi saat ini di Noyan. Kita dapat melihat dan merasakan sendiri bagaimana daerah Noyan sudah banyak hutannya yang gundul akibat pengalihan fungsi hutan secara besar-besaran. Akibatnya yang dirasakan oleh warga Noyan, banjir yang terjadi saat ini hampir selalu terjadi ketika turunnya hujan. Intensitas periode terjadinya banjir semakin sering terjadi. Padahal jika dilihat Noyan sekitar 10 tahun lalu, rentan waktu untuk terjadinya banjir besar sangatlah panjang.

Memang sebagian daerah Noyan bukan daerah yang terbebas dari banjir terutama Noyan bagian bawah, tetapi peristiwa banjir hanya terjadi pada musim penghujan di akhir tahun atau di awal tahun, Itupun dengan intensitas rentang lamanya surut air tidak lama.

Yang terjadi sekarang ini semakin parah. Banjir hampir setiap hari menghiasi wajah daerah Noyan bagian bawah dan waktu untuk airnya surut tidaklah singkat. Dampak dari banjir yang sangat dirasakan adalah para siswa-siswi SDN 1 Noyan, dimana setiap terjadinya banjir proses belajar mengajar menjadi terganggu, sehingga para guru meliburkan para anak didiknya karena akses jalan dan gedung sekolahnya terkena banjir. Jika peristiwa ini terus terjadi maka dunia pendidikan di Noyan akan terhambat oleh karena banjir. Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau sudah seharusnya memberikan bantuan untuk meringankan kerugian akibat banjir tersebut.

Baca selanjutnya

Memajukan Desa Tertinggal

Dalam catatan sejarah, bangsa Indonesia secara legal formal telah merdeka lebih dari setengah abad.  Pada bulan Agustus 2012 nanti, Indonesia telah memasuki usia kemerdekaanya yang ke-67 tahun. Dalam usia tersebut, rupanya kemiskinan masih menjadi permasalahan dan isu terpenting bangsa kepulauan ini. Beraneka program pembangunan, pemberdayaan masyarakat, bantuan-bantuan sosial, dana insentif, hibah, penguatan modal, maupun pinjaman telah digulirkan di negeri ini, tetapi masih saja banyak daerah dan desa yang tertinggal pada berbagai aspek. Pembangunan dan program-program strategis masih terfokus di pulau Jawa, sedangkan pulau-pulau di luar Jawa khususnya Kalimantan masih banyak yang belum tersentuh pembangunan dengan ideal dan merata.

Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal (KNPDT) merilis bahwa, hingga bulan November 2011 ini jumlah daerah tertinggal tercatat 183 kabupaten dan 70 persen atau 128 di antaranya berada di kawasan timur Indonesia. Daerah tertinggal tersebut pada umumnya adalah daerah-daerah terpencil di Indonesia timur dengan geografis berada di kepulauan, perbatasan dan lokasinya terpencil. Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) menargetkan sebanyak 50 daerah tertinggal yang tersebar di 183 kabupaten dapat dituntaskan melalui percepatan pembangunan sampai 2014. Dari data 183 Kabupaten tertinggal tersebut, jumlah desa yang tertinggal sebanyak 26.746 desa atau 35,47% dari total 75.410 desa yang ada di Indonesia.

Program percepatan pembangunan daerah-daerah tertinggal di Tanah Air diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat. Pentingnya membangun desa ini dilandasi karena alasan desa merupakan modal dasar pembangunan serta solusi bagi perubahan sosial dan ekonomi masyarakat, juga sebagai basis perubahan pembangunan nasional untuk mempercepat pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan perkembangan antar wilayah. Semakin desa maju, sejahtera dan sejajar dengan kota ataupun desa yang sudah maju terlebih dahulu, maka secara otomatis negara juga akan ikut berkembang dan maju. Pembangunan daerah tertinggal pada prinsipnya, diprioritaskan pada kebutuhan enam dasar, yakni infrastuktur jalan, sarana komunikasi, kesehatan, pendidikan, air bersih, dan listrik. Selama ini, daerah-daerah tertinggal kondisi infrastukturnya masih sangat buruk dan memprihatinkan.

Minimnya akses terhadap berbagai kebutuhan dasar tersebut akan menyebabkan tertinggalnya kemajuan suatu daerah. Semua kebutuhan dasar tersebut sangat diperlukan untuk mendukung serta menunjang berbagai pembangunan perekonomian daerah. Lemahnya akses terhadap anasir-anasir kebutuhan mendasar tersebut secara linier akan menyebabkan lambatnya pertumbuhan ekonomi masyarakat di desa-desa tertingga. Dalam kasus tertentu kelemahan akses tersebut juga dapat menyebabkan stagnasi terhadap dinamika kehidupan masyarakat di daerah-daerah yang masih tertinggal.

Kondisi ketertinggalan tersebut sangat erat korelasinya dengan tingkat kemiskinan. Secara praktis, di daerah-daerah tertinggal jumlah penduduk miskin berada pada angka yang sangat besar. Keterbatasan akses dalam berbagai tersebut menjadi faktor pembatas bagi aktivitas masyarakat desa dalam kegiatan ekonomi riil. Kondisi keterbatasan ini menjadikan masyarakat suatu desa sangat sulit untuk lepas dari jeratan kondisi kemiskinan.

Berbagai strategi nasional dan program pemerintah untuk mengatasi persoalan kemiskinan di desa dan daerah tertinggal selalu diluncurkan. Salah satu model bersejarah yang cukup monumental bagi bangsa Indonesia adalah Inpres Desa Tertinggal (IDT). Selain itu, banyak program lainnya yang digulirkan untuk mendukung program tersebut, salah satu di antaranya adalah pembiayaan melalui berbagai jenis kredit usaha untuk rakyat miskin di pedesaan. Pengentasan kemiskinan ini secara sistemik dan kelembagaan juga ditangani oleh suatu Kementerian Negara yang khusus menyelesaikan permasalahan di daerah-daerah tertinggal yang selalu identik dengan adanya simpul-simpul kemiskinan. Meskipun demikian, persoalan daerah tertinggal dan tingkat kemiskinan di desa-desa masih cukup memprihatinkan.

Kondisi desa-desa di Indonesia sebagian besar masih sangat identik dan didominasi dengan sektor pertanian sebagai sumber utama penghidupan masyarakatnya. Peningkatan produktivitas pertanian menjadi hal yang sangat penting untuk peningkatan ekonomi lokal. Peningkatan produktivitas pertanian ini mencakup pertanian dalam arti luas meliputi perkebunan, kehutanan, perikanan, dan juga peternakan. Dukungan dari pemerintah pusat dan daerah sangat diperlukan untuk meningkatkan akses petani lokal terhadap perkembangan inovasi teknologi produksi, pembiayaan produksi, promosi dan perluasan pasar, serta informasi-informasi penting berkenaan dengan dunia pertanian. Selain itu, perlu dukungan pembangunan infrastruktur seperti irigasi, sarana dan prasarana produksi, insentif dan investasi, akses jalan, dan pasar desa.

Pembangunan daerah tertinggal dan pengentasan kemiskinan haruslah menjadi kegiatan yang terintegrasi. Mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program perlu dilakukan secara bersama oleh departemen teknis terkait. Perlu adanya kesepahaman dan paradigma berpikir yang disepakati bersama dengan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dapat segera tercapai.

Baca selanjutnya