Hancurnya Sumber Penghidupan Masyarakat

Tanah dan kekayaan alam bagi kaum tani merupakan sarana produksi utama. Dari hasil kerjanya kaum tani untuk menghasilkan kebutuhan untuk penghidupannya. Bagi masyarakat Kalimantan Barat ketergantungan penghidupan ekonomi dari tanah dan kekayaan alam berupa hutan

Tidak Ada Pemulihan,Hutan Indonesia akan Hancur

Pada tahun 1950, Luas Hutan indonesia masih menutupi 80 % daratan Indonesia, dengan luas 162.290.000 Hektar, dan sampai hari ini grafik kerusakannya semakin meningkat. Tahun 1999 Kepentingan Perubahan kawasan hutan untuk pertambangan mulai muncul menyusul sejak keluarnya izin tambang dalam kawasan hutan, dimana saat itu luas izin tambang dalam kawsan hutan

Memajukan Desa Tertinggal

Dalam catatan sejarah, bangsa Indonesia secara legal formal telah merdeka lebih dari setengah abad. Pada bulan Agustus 2012 nanti, Indonesia telah memasuki usia kemerdekaanya yang ke-67.

Memberdayakan Kearifan Lokal Bagi Komunitas Adat Terpencil

Kearifan lokal adalah pandangan hidup dan ilmu pengetahuan serta berbagai strategi kehidupan yang berwujud aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal dalam menjawab berbagai masalah dalam pemenuhan kebutuhan

Kesejahteraan Rakyat Acap Tersisihkan

Keberpihakan pemerintah mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat cenderung makin pudar. Itu tercermin dalam penggunaan anggaran untuk kesejahteraan rakyat yang acap tersisihkan oleh kepentingan untuk memenuhi .

Saturday, January 30, 2010

Cuaca Tak Menentu Panen Padi Terancam Gagal

NOYAN, Curah hujan dan kondisi cuaca yang tidak menentu mengancam produktifitas pertanian warga. Berhektare-hektare padi warga terancam gagal panen. Dipastikan petani akan rugi besar.
“Saat ini padi kami sudah mulai berbunga. Kami khawatir jika curah hujan tinggi dan kondisi cuaca yang tidak menentu akhir-akhir ini mengakibatkan padi kami gagal berbuah,” ungkap Fius, 46, petani asal Dusun Entubu Desa Noyan, Kecamatan Noyan Jumat (29/1) kemarin.

Melihat kondisi cuaca yang sangat ekstrim, dia dan petani lainnya mengaku pasrah, sembari berharap panen tahun ini lebih baik dibanding sebelumnya. “Jika sudah alam yang berbicara, kita tidak bisa berbuat apa-apa, dan hanya berharap tanaman dapat bertahan,” ujarnya.
Menurut Fius, lahan pertanian padi miliknya dan kebanyakan petani di Kecamatan Noyan yang tidak menggunakan sistem sawah, terbilang rentan dan sensitive terhadap iklim pancaroba. Sebagaian besar lahan pertanian menggunakan lading berpindah tanpa diberi pupuk. Akibatnya, padi mudah terpengaruh kondisi cuaca dan rentan terhadap pernyakit tanaman.
“Ladang pertanian kami kan bukan menggunakan sistem sawah. Jadi rata-rata tanaman padi kami tidak diberi pupuk, hanya mengandalkan sisa-sisa pembakaan lahan saja,” ungkapnya.
Karena itu, menurut Fius, pengaruh cuaca sangat mempengaruhi keberhasilan hasil panen mereka menjelang pertengahan tahun ini nanti. “Jika cuaca ini terus tidak menentu, kemungkinan besar hasil panen kami akan menurun dan kami pasti merugi,” keluhnya.

Dia mengenang tahun lalu, akibat kondisi curah hujan yang tidak menentu seperti saat ini, mengakibatkan pendapatan petani di Noyan berkurang bahkan nyaris merugi. Rata-rata panen saat itu hanya mengembalikan modal bibit. “Jika pun yang berhasil hanya beberapa karung saja. Jika ditumbuk, hanya bias bertahan untuk makan beberapa minggu,” bebernya.
Namun, kebanyakan petani di sana tidak menggantungkan hidupnya pada menanam padi. Sebagian besar memiliki kebun karet. “Jika mengharapkan hasil padi jelas kami tidak bisa makan. Untung sebagian besar kami memiliki kebun karet, sehingga dapat menopang ekonomi keluarga” tambahnya. (EquatorNews 30/01/10)

Wednesday, January 27, 2010

JUMLAH APBD KECAMATAN 2010

NOYAN 27/01/10, Dari 15 kecamatan yang ada di Kabupaten Sanggau ini, Kecamatan Kapuas merupakan yang terbesar menyedot dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2010.Kecamatan Kapuas mendapat pagu akhir dari APBD Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp 3.756.835.406, mungkin salah satu faktor penyebabnya adalah daerah ini memiliki jumlah penduduk terbesar, juga faktor-faktor lainnya. Kecamatan lain, seperti Meliau yang terkenal memiliki areal perkebunan kelapa sawit terbesar hanya kebagian sebesar Rp 1.111.709.622. Kecamatan Sekayam yang daerah teritorialnya berbatasan langsung dengan kawasan perbatasan dengan Malaysia, mendapat bagian sebesar Rp 1.619.158.010. Keamatan Tayan Hilir yang mulai tahun ini akan dimulai mega proyek jembatan terpanjang di Kalbar, peroleh pagu dana sebesar Rp 1.441.265.068. Kecamatan Parindu, yang memiliki Kota Bodok, sebagai salah satu kota penting perekonomian di Kabupaten Sanggau karena besarnya perputaran uang yang terjadi, menyedot dana sebesar Rp 1.263.245.974. Kecamatan Bonti yang terdeteksi memiliki sumber energi dari perut bumi mendapat bagian sebesar Rp 908.171.218.

Kecamatan Tayan Hulu, yang memiliki akses mudah ke kawasan perbatasan Malaysia kebagian sebesar Rp 1.101.658.051. Kecamatan Balai Batang Tarang yang terkenal dengan produksi durian dan lempoknya tersebut mendapat bagian dana sebesar 1.113.104.985. Kecamatan Kembayan sebesar Rp 1.335.748.856.
Kecamatan Jangkang sebagai daerah yang memiliki banyak kawasan hutan lindung dan sejumlah air terjun mempesona kebagian dana sebesar Rp 960.298.343, alias tak sampai semilyar. Kecamatan Mukok menyedot sebesar Rp 1.007.889.798. Kecamatan Beduai, yang merupakan satu dari beberapa kecamatan yang punya akses ke wilayah perbatasan menyedot dana sebesar Rp 968.613.941. Kecamatan Toba, malah menjadi daerah yang paling kecil menyedot dana yakni hanya sebesar Rp 748.202.929. Kecamatan Noyan, yang merupakan salah satu kecamatan yang berada di wilayah perbatasan mendapat jatah sebesar Rp 861.657.649, dan Kecamatan Entikong yang memiliki PLB Resmi menyedot dana sebesar Rp 885.189.634.

Jadi, ada enam kecamatan yang mendapat pagu dana akhir dari APBD Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2010 yang tidak sampai semilyar. Namun, dengan dalih keterbatasan dana dan kemampuan keuangan daerah, maka dana yang disedotnya tersebut harus mampu dimanfaatkan secara maksimal dan tepat guna.

Salah seorang anggota DPRD Sanggau mengharapkan, bahwa ke depan tentunya pemerintah daerah dapat menambah besaran pagu dana. Dengan demikian, bidang-bidang penting yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dapat terakomodir.
“Sudah menjadi tugas kita semua untuk dapat menggali sumber-sumber dana baru yang muaranya nanti dapat memperbesar alokasi dana bagi pembangunan di pedesaan,” katanya optimis

Wednesday, January 13, 2010

Prioritas Daerah Tertinggal

NOYAN 24/01/10 - Kemiskinan dan ketertinggalan merupakan salah satu masalah sosial yang saat ini sulit diatasi. Dengan kondisi infrastruktur pedesaan yang serba terbatas menyebabkan sebagian besar desa di Kabupaten Sanggau pada umumnya dikategorikan masih tertinggal. Padahal berbagai upaya sudah dilakukan pemerintah untuk menanggulangi masalah keterbelakangan dan kemiskinan. Diantaranya adalah program IDT (Inpres Desa Tertinggal), Program Peningkatan Prasarana Desa Tertinggal (P3DT), Jaring Pengaman Sosial (JPS), Program Pengembangan Kecamatan (PPK) dan Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) sudah digulirkan.
Program-program tersebut sebagai upaya pemerintah pusat untuk membantu pemerintah daerah dalam mempercepat pemulihan dan pertumbuhan sosial ekonomi melalui kegiatan peningkatan kapasitas, pemberdayaan masyarakat, melembagakan pelaksanaan pembangunan partisipasif, memperbesar akses masyarakat dan meningkatkan kemudahan hidup masyarakat. Sehingga ditemukan pola perencanaan reguler yang dikenal dengan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) dengan pola perencanaan yang dikembangkan melalui P2DTK yang lebih menekankan kepada perencanaan partisipasif. Pola ini menempatkan masyarakat untuk terlibat langsung secara luas dan aktif dalam proses pengambilan keputusan pada setiap tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan pembangunan. Data yang sebenarnya cukup menyesakkan dada tersebut, pernah terungkap dalam kegiatan Sosialisasi Program Percepatan Pembangunan Desa Tertinggal dan Khusus (P2DTK) tahun lalu.
"Masih banyaknya desa tertinggal ini akan menjadi PR (Pekerjaan Rumah) bagi kepemimpinan Kabupaten Sanggau pada priode lima tahun ke depan. Harus ada program-program riil untuk mengangkat desa-desa tersebut," ujar Pison warga Noyan , kepada Kapuas Post belum lama ini.

Melanggar Perjanjian, Masyarakat Kecewa PT MKS

NOYAN,13/12/09 Demikian dikatakan tokoh masyarakat Desa Semongan Kecamatan Noyan Kabupaten Sanggau, Bonifasius, Sabtu (12/12/09) melalui via telepon seluler.

Ia menceritakan persoalan antara masyarakat Desa Semongan dengan PT MKS berawal dari ekspansi yang dilakukan pada Juli lalu. Saat itu, pada tanggal 20 Juli 2009, PT MKS mengadakan sosialisasi di Dusun Mayan.

Dalam kesepakatan tersebut ada tujuh point yang disepakati:

Pertama, masyarakat Dusun Mayan mendukung perluasan lahan yang dilakukan PT MKS.
Kedua, disepakati 75 : 25 penyerahan lahan masyarakat kepada perusahaan dengan ganti rugi lahan bawas sebesar Rp 250.000 per meter dan kebun karet tidak produktif Rp 500.000 per meter dengan catatan yang dibayarkan hanya 75 persennya.
Ketiga, kebun karet produktif tidak diserahkan. Jika bersedia diserahkan akan mendapat ganti rugi Rp1 juta per hektar dibayar 75 persennya.
Keempat, dalam pembuatan jalan yang memotong kebun karet produktif akan diganti Rp1.500 per meter.
Kelima, penyerahan lahan dilakukan dengan pengukuran lahan.
Keenam, apabila sampai Agustus 2009 masih banyak lahan Bawas kosong dan kebun karet tidak produktif yang belum diserahkan kepada PT MKS Kebun Noyan.

Maka untuk tidak menghambat pekerjaan di lapangan lahan-lahan tersebut diperbolehkan dan diizinkan untuk dikerjakan terlebih dahulu oleh PT MKS Kebun Noyan. Baru diukur dan diinventarisasikan untuk proses ganti rugi. “Point ketujuh PT MKS berjanji hal lain yang belum atau kurang selanjutnya diselesaikan secara musyawarah,” ungkapnya.

Dalam pelaksanaannya, lanjut Bonifasius, PT MKS menggusur paksa kebun karet, bawas walaupun sudah dilarang. Akibatnya sekitar 40,5 hektar kebun karet atau sekitar 26190 batang karet sebesar kepala habis musnah. “Masyarakat lewat Dewan Adat Kecamatan menuntut ganti rugi kepada PT MKS,” ungkapnya.

Akibat penggusuran tanpa kompromi oleh perusahan terjadi pergolakan di masyarakat. Hampir setiap hari ada saja tanah atau kebun karet yang digusur paksa walaupun tidak diserahkan.

Diceritakannya dalam menjalankan aksinya PT MKS menggunakan aparat untuk mengawal alat berat saat menggusur paksa. Mereka selalu membawa surat kesepakatan palsu yang pada saat sosialisasi dibuat. Saat itu masyarakat dianggap setuju padahal tidak setuju.

Kemudian mulai ada perlawanan, kunci Exav ditahan. Terjadilah proses pelaporan oleh PT MKS kepada polisi namun gagal diproses. Malahan kemudian muncul kesepakatan 12 November PT MKS akan angkat kaki jika melanggar. Kenyataannya PT MKS tetap melanggar. ”Dalam pengajuan ganti rugi masyarakat minta ganti rugi Rp539.400.000 untuk semua lahan yang digusur PT MKS.”

“Karena PT MKS telah menggusur tanpa permisi, merusak jalan ladang, merusak kebun karet, merusak kebun ubi, merusak ladang, buah, Bawas Tembawang. PT MKS sudah kami laporkan ke DPRD Sanggau,” tegasnya.

Ditambahkannya masyarakat menuntut PT MKS harus mengganti manajemen atau PT tersebut ditutup saja karena telah melanggar HAM dan melakukan penipuan dengan membuat kesepakatan sepihak dengan mencantumkan daftar hadir sosialisasi sebagai tanda setuju.

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More