Keberpihakan pemerintah mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat cenderung makin pudar. Itu tercermin dalam penggunaan anggaran untuk kesejahteraan rakyat yang acap tersisihkan oleh kepentingan untuk memenuhi kebutuhan pemerintah ataupun pejabat negara yang sesungguhnya tidak urgen.
Contoh gamblang tentang itu adalah pembangunan gedung pemerintahan ataupun pengadaan kendaraan dinas mewah untuk jajaran pejabat negara. Sementara alokasi subsidi yang sangat dibutuhkan untuk mendorong perkembangan perekonomian rakyat justru terus dikurangi.
Pengabaian amanat konstitusi negara yang berlandaskan Pancasila dan UUD...
