Hancurnya Sumber Penghidupan Masyarakat

Tanah dan kekayaan alam bagi kaum tani merupakan sarana produksi utama. Dari hasil kerjanya kaum tani untuk menghasilkan kebutuhan untuk penghidupannya. Bagi masyarakat Kalimantan Barat ketergantungan penghidupan ekonomi dari tanah dan kekayaan alam berupa hutan

Wednesday, February 23, 2011

Ubah Pengelolaan Pedesaan untuk Atasi Kemiskinan

Untuk mengentaskan kemiskinan masyarakat desa, pemerintah harus melakukan perubahan besar di tingkat manajemen pengelolaan pembangunan ekonomi di masyarakat pedesaan. Pembangunan pedesaan sangat penting, mengingat kemiskinan terbesar di Indonesia justru mayoritas berada di pedesaan. Jika tidak, masyarakat desa akan cenderung apatis dan masa bodoh saat dilibatkan untuk ikut dalam musyawarah rencana pembangunan di tingkat desa atau disebut Musrenbangdes. Banyak program yang dijalankan pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan, akan tetapi cenderung bersifat instan dan jangka pendek.  "Kebijakan itu juga tidak dirancang dengan baik...

Wednesday, February 16, 2011

Alih Fungsi Hutan Kalimantan Barat Bermasalah, Pemerintah Diminta Tegas

Sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat di Kalimantan Barat mendesak pemerintah bertindak tegas atas alih fungsi hutan oleh sejumlah perusahaan. Pengalihan itu selain illegal juga menimbulkan banyak masalah. Hal tersebut disampaikan oleh Yayasan Titian, Wahana Lingkungan Hidup (WALHI), Konsorsiaum Anti Ileggal Logging (KAIL) serta Amanat Masyarakat Pedalaman (AMAN) kepada TEMPO di Pontianak, Rabu (16/2), menanggapi rencana pemeritah mengubah tata ruang kawasan hutan menjadi Hak Peruntukan Lain (HPL). Usulan perubahan tata ruang hutan harus ditinjau ulang, karena menimbulkan banyak rmasalah. Bahkan, di Kabupaten Sanggau dan Bengakayang,...

Tuesday, February 1, 2011

Implementasi Otonomi Desa Menurut UU No 32/2004

Penyelenggaraan otonomi daerah merupakan salah satu upaya strategis yang memerlukan pemikiran yang matang, mendasar dan berdimensi jauh ke depan. Pemikiran itu kemudian dirumuskan dalam kebijakan otonomi daerah yang sifatnya, menyeluruh dan dilandasi oleh prinsip-prinsip dasar demokrasi, kesetaraan dan keadilan disertai untuk kesadaran akan keaneka ragaman kehidupan kita bersama sebagai bangsa dalam semangat Bhineka Tunggal Ika. Kebijakan otonomi daerah diarahkan kepada pencapaian sasaran-sasaran sebagai berikut :Peningkatan pelayan publik dan pengembangan kreativitas masyarakat serta aparatur pemerintah di daerah. Kesetaraan hubungan antara...

Pages 381234 »

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More