Kita harus sadari bahwa dampak terburuk dari pembangunan saat ini adalah hilangnya budaya kritis Masyarakat Adat dalam menyikapi berbagai masalah yang mereka hadapi. Banyak masyarakat sulit mendapatkan informasi yang memadai, banyak proyek pembangunan yang menjadikan masyarakat biasa menjadi objek, tidak ada kesadaran kritis mereka untuk berpikir tentang baik dan buruk, tidak ada posisi tawar-menawar mereka untuk menerima atau menolak sehingga pada akhirnya mereka ( Masyarakat adat ) menjadi korban pembangunan saat ini.
Eksploitasi sumber daya alam secara besar-besaran dapat memasungkan hak-hak Masyarakat Adat dan menghancurkan nilai-nilai kearifan lokal dan seragamisasi nilai dan perilaku budaya serta banyak lagi kasus-kasus yang memposisikan Masyarakat Adat semakin tidak berdaya.
Meskipun katanya Indonesia sudah merdeka ,namun kehidupan Masyarakat Adat masih berkutat dalam kubangan kemiskinan, berdiri dipinggiran pembangunan, menjadi penonton di negerinya sendiri, dan bahkan menjadi pengemis di kampungnya sendiri. Rentetan penjajahan modern di tanah Kalimantan tidak hanya merampas seluruh kekayaan alam dan sumber-sumber kehidupan yang mereka miliki, tetapi juga menempatkan mereka sebagai “orang buangan” di atas tanah sendiri.
Mereka kehilangan akses dan kontrol terhadap sumber-sumber penghidupannya, bahkan harkat dan martabat mereka dihancurkan secara sistematis oleh skema pembangunan yang tidak berpihak. Masyarakat Adat terus menjadi inferior, tidak berdaya dan tertindas secara ekonomi, politik dan sosial kultural.
Kenyataan ini menjadi sebuah bahan refleksi kita dan pekerjaan rumah, akankah Kebijakan pemerintah dapat mengurangi jumlah masyarakat yang miskin atau malah menambah persentase kemiskinan menjadi lebih besar. Jika kebijakan Pemerintah dalam mendesain program-program tidak berdasarkan kebutuhan masyarakat dan tidak menyentuh golongan bawah, maka bukan tidak mungkin angka kemiskinan akan bertambah.
Persoalan mendasar dari kemiskinan adalah rendahnya kualitas sumber daya manusia yang dibangun, kesempatan kerja yang sempit, peluang berusaha yang kecil. Dampaknya terjadilah pengangguran yang besar, perputaran ekonomi yang lamban dan dampak-dampak lainnya yang mampu menghambat pertumbuhan ekonomi sebuah daerah. Alhasil, masyarakat terjun kedalam kehidupan yang sulit dan menggiring mereka kedalam jurang kemiskinan.
Jika ingin Masyarakat makmur, kebijakan yang ada harus berpihak dan menyentuh kebutuhan masyarakat secara keseluruhan. Sarana dan prasarana harus dibangun. Pendidikan diutamakan, kesehatan, infrastruktur, strategi investasi harus berjalan dengan baik. Desain pembangunan harus dialokasikan ke pedalaman dan kebijakan lebih berpihak terhadap masyarakat golongan bawah. Selama ini fasilitas lebih dominan diberikan kepada para investor, padahal mereka mengeruk kekayaan alam dengan seenak hati, sementara masyarakat Adat sendiri ditinggalkan dan dibiarkan merana hidup di jurang kemiskinan dengan harga diri yang terpasung.
