Daerah Perbatasan Menjadi 'Angker' Karena Tidak Diurus Pemerintah

Daerah - daerah  perbatasan di Kalimantan Barat terutama di daerah Kecamatan Noyan, Sekayam dan Entikong menjadi terbengkalai karena baik pembangunan fisik maupun ekonominya tidak diurus secara maksimal oleh pemerintah. 

Paradigma lama bahwa wilayah perbatasan adalah wilayah ‘angker’ dan tidak boleh dijamah sehingga berdampak kepada wilayah perbatasan yang pada akhirnya tidak tersentuh oleh dinamika pembangunan dan pelayanan pemerintahan lainnya. Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mencatat, ada 3 kecamatan di Kabupaten sanggau  yang berbatasan langsung dengan Malaysia Timur yaitu kecamatan Noyan ,sekayam dan Entikong.  Wilayah perbatasan di Kalimantan barat  sebenarnya memiliki sumber bahan baku yang berpotensial untuk mengembangkan industri manufaktur mulai dari bahan tambang logam timah,kelapa sawit,cokelat, kayu dan karet.  Pengembangan industri seharusnya tidak hanya difokuskan di dalam pulau Jawa, tetapi juga diluar pulau Jawa harus difokuskan juga.  Wilayah- wilayah perbatasan selama ini dianggap hanya sebagai halaman belakang rumah, padahal lebih cocok sebagai halaman depan.  

Selama ini, Pemerintah hanya membangun industri di wilayah-wilayah ekonomi sehingga potensi ekonomi di wilayah perbatasan masih jauh dari sentuhan pembangunan, sehingga paradigma lama  harus diubah dari halaman belakang rumah menjadi halaman depan. Hal tersebut  sesuai dengan kebijakan pemerintah yang tertuang ke dalam Perpres No. 28 tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional (KIN).

Pada kenyataannya bahan baku yang tersedia di wilayah perbatasan justru dikirim ke Malaysia secara ilegal untuk digunakan oleh sektor industri disana, mungkin ini akibat keterlambatan pemerintah mengembangkan industri di daerah perbatasan sehingga masyarakan setempat lebih memilih Malaysia untuk menjual hasil perkebunan maupun hasil industri mereka.  Malaysia sudah membangun industri kelapa sawit di wilayah perbatasan dekat dengan Indonesia, karena Malaysia mau cari peluang bahan baku dari daerah Kita. Seharusnya, kalau Pemerintah peka ,kita yang harus bangun lebih dulu, karena kelapa sawit tali perutnya ada di kita, tapi dia bangun duluan, supaya secara politis kita bergantung dengan Malaysia dan kita anggap itu enteng.

Ironisnya, banyak penduduk Indonesia yang dimanfaatkan untuk membesarkan unit-unit usaha di Malaysia. Hal ini dipicu oleh upah pekerja dan harga jual barang di Malaysia lebih tinggi 4-5 kali lipat dibandingkan dengan harga jual di wilayah Indonesia.   Pemerintah harus mengalokasikan dana khusus untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur dasar agar kegiatan ekonomi di wilayah perbatasan bisa berjalan dengan baik. 

Baca selanjutnya

PICTURES OF NOYAN

Baca selanjutnya

PICTURES OF NOYAN

Baca selanjutnya

Terpasungnya Harga Diri Masyarakat Adat

Kita harus sadari bahwa dampak terburuk dari pembangunan saat ini adalah hilangnya budaya kritis Masyarakat Adat dalam menyikapi berbagai masalah yang mereka hadapi. Banyak masyarakat sulit mendapatkan informasi yang memadai, banyak proyek pembangunan yang menjadikan masyarakat biasa menjadi objek, tidak ada kesadaran kritis mereka untuk berpikir tentang baik dan buruk, tidak ada posisi tawar-menawar mereka untuk menerima atau menolak sehingga pada akhirnya mereka ( Masyarakat adat ) menjadi korban pembangunan saat ini.
Eksploitasi sumber daya alam secara besar-besaran dapat memasungkan hak-hak Masyarakat Adat dan menghancurkan nilai-nilai kearifan lokal dan seragamisasi nilai dan perilaku budaya serta banyak lagi kasus-kasus yang memposisikan Masyarakat Adat semakin tidak berdaya.
Meskipun katanya Indonesia sudah merdeka ,namun kehidupan Masyarakat Adat masih berkutat dalam kubangan kemiskinan, berdiri dipinggiran pembangunan, menjadi penonton di negerinya sendiri, dan bahkan menjadi pengemis di kampungnya sendiri. Rentetan penjajahan modern di tanah Kalimantan tidak hanya merampas seluruh kekayaan alam dan sumber-sumber kehidupan yang mereka miliki, tetapi juga menempatkan mereka sebagai “orang buangan” di atas tanah sendiri.

Mereka kehilangan akses dan kontrol terhadap sumber-sumber penghidupannya, bahkan harkat dan martabat mereka dihancurkan secara sistematis oleh skema pembangunan yang tidak berpihak. Masyarakat Adat terus menjadi inferior, tidak berdaya dan tertindas secara ekonomi, politik dan sosial kultural.

Kenyataan ini menjadi sebuah bahan refleksi kita dan pekerjaan rumah, akankah Kebijakan pemerintah dapat mengurangi jumlah masyarakat yang miskin atau malah menambah persentase kemiskinan menjadi lebih besar. Jika kebijakan Pemerintah dalam mendesain program-program tidak berdasarkan kebutuhan masyarakat dan tidak menyentuh golongan bawah, maka bukan tidak mungkin angka kemiskinan akan bertambah.

Persoalan mendasar dari kemiskinan adalah rendahnya kualitas sumber daya manusia yang dibangun, kesempatan kerja yang sempit, peluang berusaha yang kecil. Dampaknya terjadilah pengangguran yang besar, perputaran ekonomi yang lamban dan dampak-dampak lainnya yang mampu menghambat pertumbuhan ekonomi sebuah daerah. Alhasil, masyarakat terjun kedalam kehidupan yang sulit dan menggiring mereka kedalam jurang kemiskinan.

Jika ingin Masyarakat makmur, kebijakan yang ada harus berpihak dan menyentuh kebutuhan masyarakat secara keseluruhan. Sarana dan prasarana harus dibangun. Pendidikan diutamakan, kesehatan, infrastruktur, strategi investasi harus berjalan dengan baik. Desain pembangunan harus dialokasikan ke pedalaman dan kebijakan lebih berpihak terhadap masyarakat golongan bawah. Selama ini fasilitas lebih dominan diberikan kepada para investor, padahal mereka mengeruk kekayaan alam dengan seenak hati, sementara masyarakat Adat sendiri ditinggalkan dan dibiarkan merana hidup di jurang kemiskinan dengan harga diri yang terpasung.

Baca selanjutnya

Sawit Hancurkan Hutan Kita

Tidak dapat dipungkiri bahwa hutan dan karet merupakan nafas dan tempat menggantungkan hidup kita. Namun apa jadinya kalau hutan habis ditebang ?, yang jelas ketika hutan habis dibabat dan diganti dengan tanaman lain, masyarakat tidak bisa berladang lagi.
Akan punah pulakah Gawai/upacara-upacara Adat seperti Mpori Sowo atau Manengeh, Naik Dango, Naik Dangi, Ngambik Semengat Padi, Ngumpan Batu, Pesta Panen dan upacara-upacara adat lainnya ? Karena salah satu inti upacara perayaan gawai adalah pesta panen. Bagaimana mau berpesta panen jika lahan-lahan untuk berladang sudah beralih fungsi menjadi perkebunan sawit.

Sangat menyayat hati jika melihat apa yang terjadi disaat perusahaan-perusahaan sawit dan tambang sedang gencar-gencarnya membabat hutan dan dibiarkan saja oleh pemerintah. Dampaknya sangat luar biasa bagi masyarakat setempat ada yang Pro dan ada yang kontra, mungkin inilah dampak dari perkembangan zaman,namun haruskah kita lupa bahwa menjaga ekosistem alam itu sangat penting untuk kehidupan selanjutnya ?

Dengan ditanamnya sawit, kekayaan hayati yang ada di hutan akan menjadi punah seperti kebun karet,bawas yang banyak ditumbuhi pohon buah-buahan dan tanaman lainnya. Hutan memang banyak yang rusak sekarang ini, tetapi apakah hutan yang ada tidak lebih baik dipertahankan dan dijaga kelestariannya ? Banyak pohon-pohon besar ditebang sebagian karena ilegal logging dan sebagian karena peggusuran untuk pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit. Dan untuk menanam kembali pohon-pohon besar tersebut membutuhkan puluhan tahun agar pohon tumbuh besar kembali. Jadi lebih baik menjaga hutan yang masih ada sekarang sebelum semuanya habis terbabat oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, dan kita belum terlambat untuk melakukan itu.

Diharapkan kepada Pemerintah untuk mampu mengontrol perusahaan-perusahaan yang memiliki izin merambah hutan dan jangan sampai mereka memperluas area hutan yang ditebangi melebihi izin yang telah diberikan dan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah, karena kenyataannya di lapangan banyak Perusahaan yang melampaui izin yang telah diberikan untuk melakukan penggusuran lahan dan itu polemik yang banyak terjadi di masyarakat saat ini. Masyarakat mengharapkan Pemerintah berani mengambil sikap terhadap perusahaan-perusahaan yang nakal, bila perlu izinnya langsung dicabut.

Baca selanjutnya

Noyan Kecamatan Yang Tertinggal

NOYAN - Harus diakui, Noyan merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Sanggau yang masih tertinggal. Daerah ini sangat minim pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan. Akses jalan ke desa-desa boleh dibilang masih jalan tanah. Belum pernah dilapisi aspal.

Melihat kondisi demikian, anggota legislatif daerah pemilihan empat yang juga berasal dari daerah tersebut, Petrus Sudarmin, mengaku prihatin melihat kondisi tersebut. Tiap tahun boleh dibilang tidak ada pembangunan signifikan di daerah tersebut. “Sudah tiga kepala daerah ini berganti. Namun kondisi jalan dan pembangunan di Kecamatan Noyan tidak saja berubah,” ungkap Sudarmin.

Anggota Komisi A DPRD Sanggau ini juga melihat, kondisi akses jalan Sejuah-Simpang Noyan masih merupakan jalan tanah. Kondisi tersebut jelas menyulitkan warga Noyan untuk menjual hasil pertanian mereka. “Secara ekonomis, warga Noyan jelas rugi. Selain sulit menjual barang pertanian dan perkebunan mereka ke luar. Jalan rusak, juga memengaruhi tingginya harga sembako ke daerah mereka,” ujarnya.

Menurut praktisi dari partai PDI Perjuangan ini, jika dibandingkan kecamatan lain di kabupaten ini, Noyan memang jauh tertinggal. Kecamatan lain sudah membicarakan pembangunan jalan akses antara desa dan dusun. Sementara Noyan sendiri masih berkutat pada persoalan akses jalan menuju ke ibukota kecamatan. “Kecamatan lain yang dibahas jalan desa. Sementara Noyan jalan kecamatan saja masih memprihatinkan. Ini jelas menunjukkan bahwa Noyan memang butuh perhatian pemerintah,” bebernya.

Bukan hanya itu, menurut Sudarmin, di ibukota Kabupaten Sanggau cukup banyak bangunan dan aset daerah yang dibangun dan diterlantarkan. Dia berharap ketimbang membangun bangunan yang tidak dimanfaatkan dan terkesan mubazir. Lebih baik anggaran yang digelontorkan dengan dana ratusan juta bahkan miliaran rupiah digunakan untuk membangun infrasturktur di Kecamatan Noyan. Baik itu jalan maupun bangunan sekolah.

“Di kota, banyak bangunan yang berdiri dengan biaya ratusan juta sampai miliaran dibiarkan terbengkalai. Lebih baik anggaran sebanyak itu diberikan untuk membangun Noyan kan lebih bermanfaat,” pintanya.

Sudarmin berharap, Pemkab memberikan perhatian pada kecamatan ini. Dengan harapan pembangunan infrastruktur jalan yang menjadi urat nadi perekonomian warga, segera terpenuhi.

“Jika jalan sudah terbuka dan teraspal, jelas akan membantu warga dalam peningkatan perekonomian warga. Dengan tumbuhnya perekonomian warga, maka tingkat kesejahteraan masyarakat juga semakin baik,” ucapnya.

Seperti halnya Sudarmi, Suhardi, pemuda asal Noyan juga berharap pemerintah daerah dapat memerhatikan pembangunan di daerahnya. Seperti halnya masyarakat kecamatan lain, warga Noyan juga menginginkan pembangunan infrastruktur memadai di daerahnya.

“Jangan sampai ada kesan Kecamatan Noyan dianaktirikan pemerintah. Karena itu, harapan kita agar daerah kami mendapat perhatian dan tidak menjadi daerah tertinggal,” harapnya. (equatorNews 10/05/10)

Baca selanjutnya