Pekerjaan proyek di Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Sanggau tidak mampu direalisasikan 100 persen. Sehingga besarnya dana yang dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pun tidak habis terserap secara keseluruhan.Hal itu tidak ditampik oleh Kepala Dinas PU Kabupaten Sanggau Kukuh Triyatmaka ketika ditemui di kantornya kemarin. Diakuinya, meskipun tidak semua pekerjaan bisa diselesaikan dan ada dana yang tidak terserap, namun nilainya relatif kecil. Dari Rp77 miliar termasuk belanja tidak langsung, dan menjadi Rp84 miliar setelah APBD Perubahan, hanya sekitar Rp8 miliar saja yang tidak terserap. Artinya, kata Kukuh, sekitar 10 persen saja pekerjaan proyek yang tidak terselesaikan pada tahun anggaran 2010. Hal itu, katanya, banyak faktor penyebabnya. Diantaranya adalah masalah waktu, iklim, material, lokasi, sosial masyarakat dan transportasi seperti adanya jalan desa yang hampir sepanjang tahun terendam. “Sekitar 90 persen proyek di Dinas PU tahun anggaran 2010 terselesaikan, atau hanya sekitar 10 persen yang tidak terselesaikan,” kata Kukuh.
Karena adanya sejumlah proyek yang tidak selesai tersebut, maka akan ada proyek luncuran untuk tahun anggaran 2011 ini, nilainya sekitar Rp8 miliar. Proyek yang tidak selesai akan dilanjutkan pada tahun anggaran 2011 ini lagi.Ketika ditanya seberapa besar pengajuan alokasi dana untuk proyek PU di tahun anggaran 2011 ini diperkirakan nilainya masih sama dengan tahun lalu, sekitar Rp80-an miliar yang komponen di dalamnya termasuk belanja langsung dan tidak langsung.“Kita inginnya mendapatkan alokasi dana yang besar, karena memang masih sangat banyak sektor bidang kehidupan yang terkait dengan kepentingan masyarakat yang harus dibangun. Namun, besar kecilnya dana tergantung kepada kondisi dan kemampuan keuangan daerah,” ungkapnya.Tentunya, secara hitung-hitungan, makin kecil alokasi dana, maka akan semkin kecil pula pembangunan yang bisa dilakukan. Sebaliknya, kata Kukuh, semakin besar dana yang dialokasikan, akan semakin besar juga yang bisa dilakukan.“Kita tidak bisa menghindari penilaian dari masyarakat tentang belum maksimalnya pembangunan di daerah ini, sesuai dengan sudut pandang dan standar penilaiannya masing-masing. Namun kita harus melihatnya secara utuh dan komperenhensif,” tandasnya. (Pontianakpost.com)
0 comments:
Post a Comment